BP Tapera Kejar Target Penyaluran FLPP Perumahan 195 Ribu Unit Dalam Tiga Bulan

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadapi tantangan besar dalam mengejar target dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan realisasi penyaluran FLPP Tahun 2026 hingga 25 September 2026 mencapai 158.010 unit senilai Rp19,66 triliun, atau sebesar 45,15% dari target 350.000 unit.

Untuk mengejar target, kata dia, penyaluran harus meningkat menjadi sekitar 65 ribu unit per bulan pada Oktober–Desember 2026, atau 195 ribu unit dalam tiga bulan ini.

“BP Tapera melihat tantangan ini dari sisi suplay (penyediaan hunian) dan demand (permintaan). Dalam hal penyediaan hunian, meningkatnya biaya pembangunan rumah dikarenakan adanya peningkatan komponen karena penyesuaian inflasi dan kenaikan harga lahan menjadi tantangan tersendiri,” kata Heru melalui keterangan resmi dikutip Senin, 28 September 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi bangunan tempat tinggal mencapai 10,03% (yoy) pada Agustus 2026. Sementara inflasi kelompok konstruksi mencapai 9,52% (yoy).

Di sisi lain, batas harga rumah subsidi tapak praktis belum mengalami penyesuaian sejak ketentuan harga yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan masih dipertahankan pada 2026.

“Kondisi ini menekan margin pengembang dan berpotensi memengaruhi kecepatan penyediaan rumah subsidi,” ujarnya.

Dari sisi permintaan juga terdapat kendala seperti masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan KPR terjerat pada pinjaman konsumtif, sehingga terkendala pada SLIK OJK.

“Preferensi lokasi rumah yang dinilai jauh dari keterjangkauan akses pusat aktifitas, juga membuat masyarakat pada akhirnya mempertimbangkan kembali untuk mengajukan KPR,” tuturnya.

Selain hambatan dari sisi konsumen pada proses verifikasi kredit, SLIK, dan kelayakan debitur, terdapat juga kedala pada sisi penyediaan rumah seperti aspek perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas yang menjadi kewenangan berbagai instansi lain.

Walaupun demikian, ujar Heru, BP Tapera telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengejar target FLPP 2026, antara lain optimalisasi sinergi dengan berbagai segementasi seperti Kementerian/Lembaga, komunitas dan kampus, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, kawasan industri, dan pekerja sektor informal dalam rangka penyebarluasan informasi program KPR Sejahtera FLPP.

Heru melihat terdapat potensi realisasi FLPP sebanyak 49.830 calon debitur yang saat ini masih dalam proses subsidi checking, analisa kredit, SP3K, proses trilogi hingga akad kredit.

Lebih lanjut Heru menyampaikan, BP Tapera secara intensif melakukan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan perizinan di daerah agar semakin mudah.

“Terkait hambatan pada sisi konsumen, BP Tapera juga aktif dalam mendukung implementasi kebijakan relaksasi SLIK OJK untuk outstanding kredit di bawah 1 juta tidak menghalangi pengajuan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

BP Tapera juga terus menindaklanjuti keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi, dengan sosialisasi untuk mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.

“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026 tentang Rusun Subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember 2026 mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” ucap Heru Pudyo Nugroho.

Disampaikan oleh Heru, BP Tapera saat ini juga berpartisipasi secara aktif pada insiatif kebijakan baru untuk dapat mendorong realisasi FLPP melalui kebijakan rumah recycle, atau alih kepemilikan rumah subsidi.

Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera juga tengah mempersiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 mendatang.

Ia menerangkan, kegiatan ini direncanakan berlangsung di Jawa Timur pada Desember 2026, akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi.

“Namun, akad massal saja tidak cukup karena masih ada sekitar 125 ribu unit yang harus direalisasikan melalui percepatan realisasi pembiayaan KPR Subsidi,” ucapnya.

Guna meningkatkan layanannya, BP Tapera terus melakukan evaluasi berkala, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi.

Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka memastikan perlindungan konsumen, BP Tapera saat ini berinovasi dengan menerapkan trilogi stok untuk memastikan rumah yang disediakan oleh para pengembang adalah rumah yang siap huni.

“Inovasi tersebut dirangkum melalui inisiasi rumah.go.id untuk menciptakan ekosistem perumahan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses FLPP,” katanya.

Heru memastikan, tentu saja percepatan penyaluran FLPP ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah yakni ATR/BPN, Kementerian PKP, perbankan, PLN, PDAM, dan pengembang perumahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang resmi menghapus catatan atau riwayat kredit dengan total sisa utang (outstanding) di bawah Rp1 juta dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan solusi atas isu supply terkait Lahan Baku Sawah (LBS) agar tidak menghambat pembangunan rumah subsidi.

“Dengan demikian, keberhasilan mencapai target 350 ribu unit tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan FLPP, tetapi juga pada kesiapan supply rumah, percepatan perizinan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan bottleneck dari hulu hingga akad kredit. BP Tapera terus berusaha dengan berbagai strategi agar target KPR Sejahtera FLPP tercapai pada 2026,” kata Heru Pudyo Nugroho. []