Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan segera melantik kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Ya mungkin, mungkin ini, minggu-minggu depan juga. Mungkin minggu-minggu depan akan kita lantik,” kata Jokowi kepada wartawan, usai acara peresmian NasDem Tower, Selasa, 22 Februari 2022.
Mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, Presiden Jokowi tidak menyebut secara spesifik. Jokowi hanya menegaskan kepala otorita akan berasal dari nonparpol. “Nonparpol,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. Mereka antara lain Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Tumiyana, dan Azwar Anas.
Adapun Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dia tercatat sebagai orang yang ikut merencanakan pemindahan ibu kota baru kala menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Nama kedua, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan dirinya dan Jokowi terbangun saat bersama-sama memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ahok kini duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Sementara itu nama ketiga adalah Tumiyana. Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Emiten konstruksi pelat merah ini memiliki sejumlah proyek dalam pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru.
Nama terakhir yang disebut Jokowi berpotensi menduduki Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah politikus PDIP Abdullah Azwar Anas. Eks Bupati Banyuwangi itu kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Nama mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masuk dalam bursa tersebut. Hal ini mencuat setelah Jokowi menginginkan seorang pemimpin yang memiliki layar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.
Jika menilik pernyataan Jokowi terbaru bahwa kepala otorita berasal dari non parpol maka peluang Ahok, Abdullah Azwar Anas, dan Tri Rismaharini tampaknya mengecil. Sebab diketahui ketiganya merupakan kader PDI Perjuangan.
Untuk diketahui, Jokowi resmi menandatangani UU IKN pada Selasa (15/2). Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.
Pemerintahan itu disebut Otorita IKN, yang diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. []
