Jakarta – Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro menilai sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
“Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktik arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya `link` internasioanal sangat kuat,” kata Bernardus Djonoputro kepada wartawan, dikutip Opsi, Minggu 23 Januari 2022.
Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan hanya sekadar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata.
“Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekadar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,” katanya.
Pertama, menurutnya, Kepala Otorita IKN harus berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.
“Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali,” katanya.
Kedua, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN, menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilainya menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa.
“Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketiga seorang Kepala Otorita IKN, menurutnya, selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks.
“Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,” kata dia.
Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas.
Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah
“Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,” katanya. []
