Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah kendala yang masih menghambat optimalisasi RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara (Jakut). Padahal, fasilitas pengolahan sampah tersebut dinilai telah memiliki kapasitas besar untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan RDF Rorotan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD untuk menekan volume sampah yang dikirim ke Bantargebang, Kota Bekasi.
“Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang,” kata Judistira dalam keterangannya, dikutip Senin, 15 Juni 2026.
Dalam kunjungan tersebut, kata Judistira, Pansus ingin mengetahui berbagai hambatan yang membuat RDF Rorotan belum beroperasi secara maksimal. DPRD menargetkan fasilitas itu dapat mengolah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari dalam satu tahun ke depan.
“Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Golkar itu.
Judistira menjelaskan, kendala utama yang ditemukan bukan berasal dari teknologi maupun mesin pengolahan sampah. Berdasarkan hasil peninjauan, RDF Rorotan memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas masing-masing sekitar 800 ton sampah per hari atau total mencapai 2.400 ton per hari.
Saat kunjungan berlangsung, dua lini pengolahan terlihat beroperasi, sementara satu lini lainnya sedang menjalani perawatan rutin.
“Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu.
Menurutnya, akses jalan menuju RDF Rorotan masih menjadi perhatian karena belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilitas armada pengangkut sampah dari berbagai wilayah Jakarta.
Karena itu, DPRD berencana mendorong percepatan penanganan infrastruktur melalui koordinasi dengan Dinas Bina Marga.
“Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar,” ucapnya.
Selain persoalan jalan, Pansus juga mencatat keluhan warga terkait armada pengangkut sampah yang melintas menuju RDF Rorotan. Masyarakat meminta penggunaan truk kompaktor tertutup untuk menghindari bau dan kebocoran air lindi di jalan.
“Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya,” katanya.
Di sisi lain, Judistira menegaskan, Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada satu fasilitas pengolahan sampah. Menurutnya, sejumlah instrumen pengelolaan sampah yang sudah tersedia harus dimaksimalkan sembari menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dalam beberapa tahun ke depan.
“Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat,” kata Judistira Hermawan. []
