Cirebon – Sejumlah persoalan internal Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon kembali menjadi sorotan. Mulai dari ketersediaan obat yang belum konsisten hingga pemeliharaan dan sterilisasi peralatan medis, berbagai kendala tersebut dikeluhkan dokter spesialis karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada pasien.
Keluhan itu disampaikan langsung oleh perwakilan dokter spesialis dalam pertemuan bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon di Ruang Rapat Serbaguna 3 DPRD, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan dewan untuk menelusuri kondisi pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, menilai persoalan yang terungkap tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan kesehatan membutuhkan sistem pengelolaan yang solid agar tenaga medis dapat menjalankan tugas secara optimal.
Ia mengingatkan, keluhan dari dokter yang berhadapan langsung dengan pasien harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, persoalan internal yang tidak segera ditangani berisiko menimbulkan dampak lebih besar terhadap kualitas pelayanan.
“Padahal ini kan kerja tim, sistem yang harus bekerja. Ketika kemudian pelaksana sistem yang terutama berhadapan langsung dengan pasien tidak antusias atau bahkan mengeluh, ini akan jadi bom waktu,” ujar Yusuf.
Salah satu masalah yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah pemeliharaan dan sterilisasi peralatan medis. Yusuf mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya, terdapat dokter yang mengaku tidak melakukan tindakan operasi selama kurang lebih satu bulan karena persoalan pemeliharaan dan sterilisasi alat.
Selain peralatan medis, ketersediaan obat juga menjadi keluhan. Sejumlah obat yang semestinya tersedia di rumah sakit dilaporkan tidak selalu dapat dipenuhi, sehingga kondisi tersebut perlu segera dievaluasi oleh pihak pengelola.
“Ketersediaan obat juga belum stabil. Padahal, obat-obatan yang wajib tersedia seharusnya tidak boleh sampai kosong. Apalagi ini rumah sakit rujukan daerah, masa pasien harus kembali lagi ke puskesmas,” kata Yusuf.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cirebon perlu segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan harus ditempatkan di atas persoalan internal yang terjadi di lingkungan rumah sakit.
“Menurut saya harus bertindak sangat cepat, karena kondisinya kan, ini bukan bicara tentang kekuasaan dan sebagainya, ini pelayanan. Kita melihat, jangan sampai kemudian masyarakat terkendala pelayanan kesehatannya gara-gara permasalahan yang ada di Rumah Sakit Gunung Jati,” tegasnya.
Di sisi lain, dokter spesialis urologi RSD Gunung Jati, dr. Tommy Yuwono Santoso, SpU, menyampaikan perlunya pembenahan menyeluruh agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih terarah. Ia berharap perbaikan dilakukan secara terorganisasi, didukung manajemen yang kompeten, serta mampu memberikan kepastian bagi tenaga medis dalam menjalankan pelayanan.
“Kita butuh perbaikan yang segera, kemudian kita butuh segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi, terorganisir, dan kemudian juga memberikan harapan yang baik untuk semuanya,” ujar Tommy.
Tommy juga menekankan bahwa persoalan keuangan rumah sakit perlu dipisahkan dari upaya menjamin keselamatan pasien. Menurutnya, keterbatasan atau kendala pengelolaan keuangan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan utama pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman.
“Masalah keuangan itu memang masalah hal yang lain, tapi masalah keselamatan pasien mungkin jadi concern kita yang paling utama,” katanya.
Ia turut mengungkapkan bahwa para dokter spesialis belum pernah melakukan audiensi secara langsung dengan Wali Kota Cirebon tanpa melalui manajemen rumah sakit. Selama ini, sejumlah persoalan telah disampaikan melalui Dewan Pengawas, tetapi para dokter masih membutuhkan ruang komunikasi langsung dengan kepala daerah untuk membahas kondisi pelayanan dan kebutuhan pembenahan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon telah melaporkan persoalan RSD Gunung Jati kepada pimpinan DPRD. Dewan juga meminta Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan pertemuan yang melibatkan Wali Kota Cirebon dan para pemangku kepentingan terkait.
Yusuf mengatakan, pihaknya ingin para dokter spesialis dilibatkan secara langsung dalam pembahasan tersebut. Dengan begitu, berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat disampaikan secara terbuka dan tidak hanya mengandalkan penjelasan dari jajaran manajemen rumah sakit.
“Kalau kemudian Pak Wali mengulur-ulur lagi waktu pertemuan itu, maka ya mungkin kami akan memberikan rekomendasi,” ujar Yusuf.
Pertemuan Komisi III DPRD Kota Cirebon dengan perwakilan dokter spesialis tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi III R. Endah Arisyanasakanti serta sejumlah anggota, yakni Leni Rosliani, S.IP, Prisilia, Rinna Suryanti, Hendi Nurhudaya, Indra Kusumah Setiawan, Rizki Putri Mentari, dan dr. Tresnawaty, SpB-ET, FINACS.
