Jakarta – Komisi VI DPR RI mencecar sejumlah pertanyaan kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), terkait kenaikan harga minyak goreng yang membuat masyarakat menjerit.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, jika harga minyak goreng dibiarkan terus-menerus naik, dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat bawah.
Dia mengatakan, hampir seluruh masyarakat Nusantara mengeluh mengenai harga minyak goreng yang meroket dan tidak terjangkau tersebut.
Hal itu diungkapkan di hadapan gabungan pengusaha minyak kelapa sawit di Indonesia, di antaranya Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Januari 2022 kemarin.
“Jika terus menerus harga minyak goreng naik seperti ini, ini bisa memberatkan masyarakat bawah,” kata Demer saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi VI DPR RI seperti dikutip, Jumat, 21 Januari 2022.
Dia menyarankan setiap pemangku kepentingan duduk bersama membahas persoalan ini. Hal itu bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran.
Harga minyak goreng melambung naik hampir menyentuh 50 persen terutama menjelang Natal dan Tahun Baru dan terus naik hingga Januari menyentuh harga Rp 50 ribu per 2 liter.
Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah sigap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menurunkan harga minyak goreng per 19 Januari 2022 yang semula Rp 25 ribu per liter menjadi Rp 14 ribu per liter.
“Menko Airlangga Hartarto peka dengan jeritan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi setiap mulai awal tahun tentang kenaikan harga-harga sembako, utamanya minyak goreng,” ujar politisi Partai Golkar itu.[]
