Oleh: Bernard Haloho
Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institute (Ind-Bri)
Dunia tengah menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan dan berpotensi mengguncang tatanan global. Situasi ini bukan sekadar krisis ekonomi atau gejolak politik biasa, melainkan polikrisis yang melibatkan konflik geopolitik, inflasi, pengangguran, migrasi, perang hibrida, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Akumulasi persoalan tersebut memicu keresahan masyarakat di berbagai negara. Demonstrasi dan kerusuhan menjadi ekspresi kekecewaan, terutama di kalangan generasi muda yang semakin khawatir terhadap masa depan pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup.
AI diperkirakan menjadi salah satu faktor terbesar yang mengubah peradaban manusia. Teknologi ini bukan hanya menggeser pekerjaan fisik, tetapi juga kemampuan intelektual yang selama ini menjadi keunggulan tenaga kerja kelas menengah. Perubahan tersebut bahkan berpotensi melahirkan perpaduan ideologi baru yang sebelumnya dianggap saling bertentangan, dengan fase kematangan diperkirakan sekitar 2035.
Di Eropa, ketegangan sosial diperburuk persoalan imigrasi, pengangguran muda, mahalnya energi, tekanan fiskal, dan melemahnya daya beli. Sementara itu, serangan siber terhadap jaringan supermarket yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pendingin menunjukkan bahwa perang hibrida dapat menyasar infrastruktur ekonomi dan rantai pasokan.
Eropa dan Asia Barat juga menjadi pusat ketegangan geopolitik. Perang Rusia-Ukraina, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta persaingan kekuatan dunia meningkatkan risiko meluasnya konflik militer maupun ekonomi.
Dampaknya dapat menjalar ke sistem keuangan internasional melalui gangguan pasokan energi, kenaikan inflasi, tekanan utang, dan ketidakstabilan pasar modal. Bahkan, muncul prediksi mengenai perubahan tatanan moneter global menuju sistem baru yang dikenal sebagai Bretton Woods III.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut bukan sekadar persoalan luar negeri. Guncangan global dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional.
Pertanyaannya, bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi tekanan global sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang diwarisi pemerintahan sebelumnya?
Tiga Ancaman Besar yang Mengubah Dunia
Ada tiga kekuatan utama yang membentuk ketidakpastian global, yakni geopolitik, ekonomi-energi-keuangan, dan perkembangan AI.
Di bidang geopolitik, konflik Rusia-Ukraina berpotensi menyeret NATO ke dalam konfrontasi lebih luas dengan Rusia. Sementara konflik Iran dan Amerika Serikat-Israel dapat memperbesar ketegangan di Timur Tengah.
Dari sisi ekonomi, meningkatnya utang global, ketergantungan terhadap dolar AS, dan kenaikan biaya energi menjadi ancaman serius. Jika berbagai tekanan tersebut terjadi bersamaan, dunia berpotensi menghadapi stagflasi hingga krisis keuangan sistemik.
Sementara itu, persaingan pengembangan AI antara Amerika Serikat dan China semakin intensif. Investasi AI bahkan diperkirakan telah menyumbang sekitar 1 hingga 1,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.
Sejumlah pengamat menilai teknologi tersebut dapat menjadi salah satu jalan bagi Amerika untuk mengatasi utang negara yang mencapai 40 triliun dolar AS.
Namun, perkembangan AI juga menghadirkan risiko besar. Geoffrey Hinton, Elon Musk, Dario Amodei, hingga sejumlah pakar lainnya telah memperingatkan kemungkinan teknologi tersebut berkembang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya.
AI bahkan mulai menunjukkan kemampuan meningkatkan sistemnya sendiri, membantu penelitian ilmiah, hingga menyelesaikan persoalan kompleks. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar bagi ilmu pengetahuan. Di sisi lain, muncul ancaman terhadap lapangan pekerjaan, keamanan digital, dan keberlangsungan manusia.
Perubahan tersebut juga berpotensi mengguncang sistem kapitalisme dan sosialisme. Ketika tenaga manusia tidak lagi menjadi sumber utama produktivitas, negara-negara akan dipaksa mencari model ekonomi baru yang menggabungkan inovasi, perlindungan sosial, dan pemerataan pendapatan.
Indonesia Menghadapi Dua Gelombang Krisis
Di tengah situasi global tersebut, Indonesia juga menghadapi dinamika politik yang sensitif setelah terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret LSP, mantan Kapolri, bersama sejumlah jenderal polisi.
Penyidik masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menyampaikan bahwa penyadapan terhadap Presiden dapat masuk kategori makar.
Menurut penulis, apabila dugaan tersebut berkaitan dengan upaya menggulingkan kekuasaan, tidak tertutup kemungkinan terdapat operasi hibrida yang melibatkan disinformasi, penggalangan opini, operasi intelijen, serangan siber, hingga sabotase ekonomi.
Persoalan ini dinilai menjadi bagian dari fase politik yang perlu diwaspadai hingga enam bulan mendatang.
Tahap pertama diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026. Pada periode ini, persaingan politik berpotensi semakin memanas, termasuk kemungkinan terbukanya berbagai skandal korupsi dan meningkatnya tekanan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan.
Penulis juga menyoroti keterlambatan tindakan terhadap dugaan penyadapan yang disebut telah diketahui sejak 2025. Menurutnya, pemerintah berpotensi kehilangan momentum penting untuk mengambil langkah strategis.
Di tengah perseteruan elite, masyarakat justru masih menghadapi persoalan mendasar berupa melemahnya daya beli, PHK, kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan rupiah, dan ketidakpastian pasar modal.
Tahap kedua diperkirakan dimulai setelah DPR menyetujui penggunaan hak konstitusionalnya untuk memproses perkara Gibran. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu eskalasi politik dan operasi hibrida baru.
Pada saat bersamaan, masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya mudik, dikhawatirkan semakin terbatas.
Perkembangan di Amerika Serikat dan negara lain juga perlu diperhatikan karena ketegangan politik, demonstrasi, dan gangguan ekonomi berpotensi semakin meluas.
Tsunami Pengangguran Akibat Perkembangan AI
Setelah melewati berbagai persoalan geopolitik dan politik domestik, Indonesia masih menghadapi ancaman besar di sektor ketenagakerjaan.
Perkembangan Artificial General Intelligence (AGI) berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara drastis. Banyak pekerjaan yang selama ini mengandalkan kemampuan intelektual manusia dapat digantikan teknologi.
Dampaknya berpotensi meningkatkan pengangguran secara signifikan apabila pemerintah tidak menyiapkan strategi adaptasi sejak dini.
Data Sakernas Mei 2026 mencatat sebanyak 1.033.182 penganggur merupakan lulusan S1 hingga S3 atau sekitar 14,31 persen dari total penganggur. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 8 persen pada 2022.
Sementara itu, kajian LPEM FEB UI Juli 2026 mencatat sekitar 8 juta sarjana bekerja pada bidang yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Sebanyak 31 persen bekerja di sektor administrasi dan tata usaha, sedangkan 29,6 persen berada di sektor jasa dan penjualan.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi dan ketersediaan pekerjaan formal yang sesuai.
Menurut penulis, persoalan tersebut baru merupakan gambaran awal dibandingkan potensi gelombang pengangguran akibat perkembangan AGI dalam beberapa tahun mendatang.
Prabowo Dituntut Menjaga Indonesia
Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang kompleks ketika dunia sedang mengalami perubahan besar dalam bidang geopolitik, ekonomi, keuangan, dan teknologi.
Berbagai krisis tersebut berpotensi bertemu dalam satu momentum dan menciptakan tekanan yang jauh lebih besar bagi Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan bangsa sejak kemerdekaan hingga perubahan politik 1998 tidak terlepas dari pertemuan faktor global dan persoalan domestik.
Jika Soekarno bersama para pendiri bangsa dahulu berjuang membawa Indonesia menuju kemerdekaan, kini Prabowo menghadapi tantangan berbeda untuk menjaga keberlangsungan negara di tengah perubahan tatanan dunia.
Indonesia tidak cukup hanya bertahan menghadapi krisis. Pemerintah juga harus mempersiapkan strategi agar bangsa ini mampu beradaptasi, menjaga stabilitas, dan tetap memiliki daya saing ketika dunia memasuki peradaban baru. []
