Francine Widjojo PSI Dorong Perumda Pasar Jaya Berbenah, Izin Parkir dan SLF Jadi Sorotan

Jakarta – Anggota Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti banyaknya ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) beserta izin pengelolaan parkir di areal bisnis Perumda Pasar Jaya.

‎Francine menuturkan, berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, Perumda Pasar Jaya diketahui tidak banyak memiliki izin pengelolaan perparkiran di pasar-pasar yang dikelolanya.

‎Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menerangkan, pada periode sebelumnya, pihak Pasar Jaya beralasan karena pasar-pasar yang dikelola tidak memiliki hidran. Sehingga tidak bisa mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

‎”Sebenarnya ini temuan kami di dalam Pansus Perparkiran sebelumnya. Dan ternyata sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Pasar Jaya,” kata Francine saat diwawancarai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

‎Francine mencatat, kebakaran juga kerap melanda pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya dan sering berulang di lokasi yang sama.

‎”Sehingga waktu itu salah satu rekomendasi dari Pansus Perparkiran adalah untuk memenuhi izin-izin yang diperlukan untuk dia bisa beroperasional. Maupun juga untuk mengelola perparkirannya,” tutur Anggota Komisi B DPRD DKI itu.

BACA JUGA: Pemprov DKI Fokus Transisi Energi, Insentif Pajak dan Bebas Ganjil Genap untuk Mobil Listrik Diperpanjang

‎Francine mendesak, seharusnya manajemen Perumda Pasar Jaya memenuhi dulu ketentuan terkait SLF dan izin pengelolaan parkir.

‎”Ternyata sampai dengan Pansus Perparkiran yang berikutnya ini ternyata masih banyak yang belum memiliki (SLF dan izin pengelolaan parkir),” ucapnya menambahkan.

‎Francine mengungkapkan, berdasar keterangan yang dipaparkan oleh pihak Pasar Jaya pada hari ini, baru 29 bangunan pasar yang memiliki SLF. Padahal ada sekitar 142 pasar yang aktif yang dikelola BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

‎”Kalau secara keseluruhan total pasar memang ada 153, tapi ada beberapa yang memang tidak aktif atau hanya berupa lahan kosong. Karena tadi akibat kebakaran atau akibat ada sengketa dan semacam itu,” kata Francine Widjojo.

‎Dengan demikian, Francine mendorong jajaran Perumda Pasar Jaya harus berbenah, mengantongi SLF guna memiliki izin pengelolaan parkir di Jakarta.

‎”Yang namanya izin itu juga harus dipenuhi. Karena SLF ini sangat penting untuk standar keselamatan dan keamanan, baik dari sisi gedungnya apalagi dari sisi perparkirannya. Karena itu kan merupakan salah satu tahapan sebelum bisa dapat izin pengelolaan parkir harus punya SLF dulu,” kata Francine Widjojo. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Drama 11 Gol di GBK! Timnas Indonesia Hancurkan Bangladesh 9-2

Jakarta, OPSI.ID - Timnas Indonesia memastikan tiket ke babak...

Pansus DPRD DKI Temukan Dugaan Manipulasi Omzet Parkir di Sejumlah RSUD

‎Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD...

Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik 18 Pejabat Baru Kabinet dan Lembaga Negara

Jakarta, OPSI.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara...

Azas Tigor Nainggolan Soroti Parkir Liar Jakarta: Potensi Retribusi Capai Rp8,04 Triliun per Tahun

Jakarta - Analis Kebijakan Transportasi sekaligus Ketua Koalisi Warga...

Pelajar 14 Tahun Bobol Konter HP di Cirebon, Wajah Ditutupi Celana

Cirebon – Seorang pelajar berusia 14 tahun diamankan Satuan...

Sidak RSD Gunung Jati Cirebon, DPRD Minta Kondisi Keuangan dan Utang Dibuka Transparan

Cirebon – Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti sejumlah...

DPRD DKI Jakarta Minta DLH Optimalisasi Pengelolaan RDF secara Efektif dan Efisien

‎Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas...

Berita Terbaru

Popular Categories