JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.
Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Namun, menurut Prasetyo, Gibran turut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
“Dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo kepada wartawan.
Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai sikap Prabowo terhadap keinginan Gibran untuk mundur. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan atas niat tersebut.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan Gibran menyampaikan keinginan mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Keinginan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan MK dan MA.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Dengan demikian, selain membahas keinginan mundur, pertemuan tersebut juga menyinggung upaya Gibran membuktikan keabsahan dokumen melalui jalur PTUN.[]
