JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Kamis, 12 November 2026.
Penyerahan surat tersebut disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Berdasarkan pantauan di Kompleks Senayan, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.13 WIB. Ia terlihat membawa sebuah map putih dan dikawal sejumlah petugas.
Mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah, Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media sebelum menuju lantai 7, tempat ruang kerja Ketua MPR.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Ia kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Pertemuan berlangsung singkat. Beberapa menit setelah diterima pimpinan MPR, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan.
Sebelum mendatangi parlemen, Gibran juga sempat berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Satwapres).
Pengunduran Diri di Tengah Tekanan Politik
Pengunduran diri Gibran terjadi sehari setelah dirinya menyatakan siap menghadapi persoalan dokumen penyetaraan ijazah SMA melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Istana Wakil Presiden pada Selasa, 10 November 2036.
Ia mengaku mendapat saran untuk membuka seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran.
Pada saat yang sama, DPR juga telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Gibran.
Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu telah melampaui batas minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni 25 anggota DPR.
MPR Siapkan Sidang Istimewa
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR selanjutnya akan memproses kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pimpinan MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna. Hasilnya kemudian disampaikan secara resmi kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon.
UU MD3 memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna dan memilih wakil presiden pengganti.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 46 ayat (1) UU MD3.
Dalam proses pemilihan, seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD akan memberikan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Wakil presiden terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3.[]
