Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyoroti pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang sebelumnya menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah. Menurutnya, pernyataan tersebut patut dipertanyakan, terutama terkait ukuran objektif yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pimpinan Polri.
Hendardi menilai, pembelaan Habiburokhman melalui istilah zero multiplier atau “Perkalian Nol” setelah mendapat kritik publik justru tidak menyentuh persoalan utama. Ia berpandangan, polemik tersebut seharusnya diarahkan pada tanggung jawab Komisi III DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian.
Menurut Hendardi, persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah Habiburokhman mengetahui dugaan penyadapan ilegal ketika menyampaikan pujian kepada Listyo Sigit Prabowo. Hal yang lebih penting adalah alasan Ketua Komisi III DPR memberikan predikat terbaik sepanjang sejarah kepada seorang Kapolri tanpa penjelasan mengenai tolok ukur penilaiannya.
“Persoalannya adalah mengapa seorang Ketua Komisi III DPR, yang memiliki mandat konstitusional mengawasi institusi kepolisian, begitu mudah memberikan penilaian istimewa kepada seorang Kapolri dengan predikat terbaik sepanjang sejarah?” ujar Hendardi dalam keterangannya.
Ia mempertanyakan parameter yang menjadi landasan penilaian tersebut, mulai dari capaian kinerja, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), profesionalisme, hingga pelaksanaan reformasi kepolisian.
Hendardi juga menyoroti lemahnya pengawasan parlemen terhadap Polri, khususnya selama kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, sejumlah persoalan di tubuh kepolisian semestinya menjadi perhatian serius Komisi III DPR.
Persoalan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam proses penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas terhadap anggota kepolisian, kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya akuntabilitas institusi.
Namun, ia menilai perhatian publik justru lebih sering melihat kedekatan politik dan apresiasi terhadap pimpinan Polri dibandingkan langkah pengawasan yang tegas dari parlemen.
Lebih lanjut, Hendardi menilai penggunaan istilah “Perkalian Nol” sebagai bentuk pembelaan diri tidak tepat untuk menjawab kritik mengenai tanggung jawab politik seorang pejabat publik.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan publik, termasuk sindiran Said Didu, berkaitan dengan standar penilaian pejabat negara sekaligus tanggung jawab lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kepolisian.
Menurutnya, munculnya dugaan pelanggaran serius, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo, tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan mengenai dasar pemberian penilaian positif oleh Ketua Komisi III DPR terhadap kinerja Kapolri.
“Ini soal pengawasan parlemen yang tidak jalan,” tegasnya.
Hendardi mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap Polri harus dijalankan secara independen dan berlandaskan prinsip demokrasi. Penilaian terhadap institusi kepolisian tidak semestinya dipengaruhi kekaguman pribadi, kedekatan politik, ataupun loyalitas kepada pejabat yang menjadi objek pengawasan.
Ia menegaskan, Komisi III DPR bukanlah wadah untuk memberikan dukungan personal kepada Kapolri, melainkan lembaga parlemen yang bertanggung jawab memastikan kepolisian bekerja sesuai ketentuan hukum, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas.
“Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang harus memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Hendardi.
Karena itu, ia meminta Habiburokhman tidak hanya berfokus menjelaskan atau membenarkan pernyataan yang pernah disampaikannya. Hendardi menilai, Ketua Komisi III DPR tersebut justru perlu membuka kepada publik bagaimana fungsi pengawasan terhadap Polri dijalankan selama ini.
Menurutnya, hal yang perlu dijelaskan adalah sejauh mana Komisi III telah mengawasi berbagai persoalan dan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian, termasuk apakah kewenangan politik yang dimiliki parlemen sudah digunakan secara maksimal untuk mendorong perbaikan institusi Polri.
