JAKARTA, Opsi.id – Surat yang diduga merupakan dokumen pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia beredar pada Kamis (12/11/2026).
Dalam dokumen tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Surat itu ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani.
Dalam bagian pembuka surat, Gibran menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya secara tertulis.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Gibran juga menjelaskan bahwa keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga: Heru Subagia dari Cirebon Deklarasikan Diri Siap Jadi Cawapres Prabowo
“Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” demikian bunyi salah satu bagian surat tersebut.
Sudah Dilaporkan kepada Prabowo
Dalam surat itu, Gibran turut menyebut bahwa keputusan pengunduran dirinya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026.
Selanjutnya, Gibran meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Gibran Mundur: Ujian Kedewasaan Demokrasi dan Masa Depan Stabilitas Politik Indonesia
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden.
MPR Mulai Proses Pengunduran Diri
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengonfirmasi bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR selanjutnya akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Publik kini menunggu proses konstitusional berikutnya, termasuk dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI. []
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan.){kind=link}