Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali menegaskan pentingnya implementasi lima poin Konsensus ASEAN tentang Myanmar.
Atas permintaan Kamboja, Presiden Jokowi telah menerima telepon Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Hun Sen pada 21 Januari 2022, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Minggu, 23 Januari 2022.
Dalam pembicaraan telepon itu, PM Hun Sen menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar.
Dalam pembicaraan, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal, salah satunya menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, terutama Lima Poin Konsensus.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen.
Jokowi pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Peta Jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
Komunikasi itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.
Jokowi menyatakan, selama tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan. []
