Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Perkuat Akuntabilitas Anggaran

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Hingga 1 November 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp8,62 triliun atau 68,79 persen dari total pagu anggaran setelah penyesuaian anggaran belanja tambahan (ABT).

“Kementerian PKP terus berupaya agar realisasi anggaran meningkat menjadi 94,60 persen pada awal Desember dan mencapai 97,37 persen pada akhir tahun 2026,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel saat menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, dikutip Selasa, 3 November 2026.

Menurut Didyk, laporan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam memastikan anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk mendukung agenda pembangunan perumahan nasional melalui semangat Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Didyk menjelaskan, Kementerian PKP telah mengalokasikan sebanyak 92,64 persen alokasi anggarannya untuk belanja yang mendukung pelaksanaan program fisik perumahan. Sedangkan 7,36 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Komposisi tersebut mencerminkan fokus kementerian dalam mengoptimalkan anggaran bagi masyarakat, khususnya melalui program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran Rp 8,64 triliun atau 68,98 persen dari total anggaran yang dipaparkan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas 400.000 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

“Berdasarkan laporan per 1 November 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp8,6 triliun atau 68,79 persen dari total pagu anggaran setelah ABT. Realisasi tersebut didominasi belanja barang sebesar Rp7,8 triliun,” ucapnya.

Pada tingkat program, kata Didyk, dukungan manajemen mencatat realisasi Rp 758,53 miliar atau 82,28 persen. Sementara itu, Program BSPS atau Bedah Rumah telah menyerap anggaran sebesar Rp 7,1 triliun atau 82,24 persen dari pagu program.

Kementerian PKP juga terus memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemantauan berkala, percepatan penyelesaian pekerjaan, serta koordinasi dengan unit organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal, ketentuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi unit organisasi, Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mencatat persentase realisasi anggaran sebesar 86,68 persen. Adapun Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menjadi salah satu motor utama pelaksanaan anggaran dengan realisasi Rp3,1 T atau 85,14 persen. Kementerian PKP memproyeksikan realisasi anggaran mencapai 94,60 persen pada awal Desember 2026 dan 97,37 persen pada 31 Desember 2026.

“Proyeksi tersebut akan terus dikawal melalui penguatan pengendalian program, percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam paparan program BSPS atau Bedah Rumah, Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan bahwa progres fisik nasional telah mencapai 83,11 persen atau setara dengan 332.453 unit rumah dari total alokasi 400.000 unit.

Dari sisi keuangan, program tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp7,1 T miliar atau 82,24 persen dari total pagu yang tersedia.

Pelaksanaan program Bedah Rumah didukung oleh tiga direktorat jenderal dengan pembagian target yang mencakup kebutuhan perumahan di berbagai karakteristik wilayah. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menangani alokasi 160.000 unit, sedangkan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masing-masing menangani 120.000 unit.

Berdasarkan rekapitulasi capaian daerah, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dengan realisasi 96,85 persen, yakni 48.774 unit dari target 49.880 unit. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi 96,84 persen, Bali 95,90 persen, Riau 95,64 persen, dan Bengkulu 95,63 persen.

Sementara itu, berdasarkan realisasi anggaran balai pelaksana, BP3KP Jawa III menempati peringkat pertama dengan capaian 79,69 persen. Posisi berikutnya ditempati BP3KP Sulawesi III sebesar 74,29 persen, BP3KP Sulawesi I sebesar 71,50 persen, BP3KP Maluku sebesar 70,17 persen, dan BP3KP Kalimantan II sebesar 70,03 persen.

Capaian tersebut menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksana program agar seluruh bantuan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan perkembangan pembangunan rumah susun (rusun), termasuk proyek dengan skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi-Year Contract (MYC).

Dari total pagu Rp391,76 miliar untuk pembangunan 22 menara yang mencakup 1.044 unit, realisasi anggaran telah mencapai Rp295,32 miliar atau 75,38 persen. Sementara itu, rata-rata progres fisik gabungan tercatat sebesar 48,85 persen.

Perkembangan positif juga terlihat pada pembangunan hunian vertikal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Realisasi anggaran gabungan untuk sektor tersebut mencapai Rp126,42 miliar dari pagu Rp129,56 miliar atau 97,57 persen. Adapun rata-rata progres fisik konstruksi mencapai 98,73 persen.

Pembangunan empat menara hunian vertikal untuk TNI di IKN telah mencapai progres fisik 100 persen sesuai target waktu kontrak. Sementara itu, pembangunan rusun bagi MBR untuk kebutuhan relokasi di IKN mencatat progres fisik 97,451 persen, dengan deviasi positif sebesar 4,256 persen dibandingkan rencana.

Di luar proyek IKN, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga telah menyelesaikan pekerjaan fisik pada empat paket pembangunan rusun strategis, yaitu Rusun Mahkamah Agung (MA) Jambi, Rusun MA Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, dan Rusun Kejati Kalimantan Selatan.

Adapun pembangunan Rusun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan telah mencapai progres fisik 95,01 persen dan memasuki tahap penyelesaian akhir.

Kementerian PKP terus mengawal pelaksanaan pembangunan rusun agar setiap paket pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, jadwal kontrak, dan ketentuan penggunaan anggaran negara.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Siagian memaparkan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi terpusat bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah mempercepat pembangunan sebanyak 7.952 unit huntap dengan target penyelesaian kontrak pada 31 Desember 2026. Pelaksanaannya terdiri atas 54 paket kontrak aktif, meliputi 29 paket konstruksi fisik dan 25 paket pengawasan.

Hingga awal November 2026, rata-rata progres fisik gabungan mencapai 7,20 persen, sedangkan realisasi anggaran tercatat sebesar 15,17 persen. Program ini terus dipacu karena sebagian besar pekerjaan masih berada pada tahap awal pembangunan.

Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar sebanyak 6.220 unit dengan progres fisik 5,67 persen. Pekerjaan berfokus pada pembersihan lahan, pembangunan fondasi, serta fabrikasi struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Di Sumatra Utara, pembangunan 919 unit huntap telah mencapai progres fisik 9,75 persen, dengan pekerjaan yang berfokus pada penyiapan lahan dan struktur rumah. Sementara itu, di Sumatra Barat, pembangunan 813 unit mencatat progres fisik 6,19 persen dengan pekerjaan berupa pembangunan fondasi dan pemasangan dinding bata atau interlock.

Kementerian PKP bersama pihak terkait akan terus memperkuat pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan untuk memastikan pembangunan huntap berlangsung sesuai standar teknis dan target waktu. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, memaparkan perkembangan penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data per 31 Oktober 2026, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan untuk 194.360 unit rumah subsidi sepanjang tahun berjalan dengan dukungan DIPA sebesar Rp15,5 triliun. Capaian tersebut setara dengan 55,53 persen dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit pada 2026.

Kementerian PKP terus mendorong penguatan koordinasi dengan BP Tapera dan perbankan penyalur agar pelaksanaan program rumah subsidi semakin optimal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain evaluasi penyaluran FLPP, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan rusun subsidi, termasuk proyek Rusun Meikarta, Rusun Manggarai, dan Rusun Subsidi Alonia. []