Jakarta – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, membantu penebusan sebanyak 56 ijazah milik warga kurang mampu yang selama ini tertahan di sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Jupiter saat kegiatan reses.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan ijazah yang tertahan bukan sekadar persoalan administrasi ataupun biaya pendidikan, melainkan menyangkut masa depan, kesempatan kerja, dan harapan hidup seseorang. Sebab, ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
“Ketika saya turun ke masyarakat dalam kegiatan reses, saya mendengar langsung keluhan warga yang sudah menyelesaikan pendidikan, tetapi ijazahnya belum bisa diambil karena keterbatasan ekonomi. Aspirasi tersebut tidak boleh berhenti hanya menjadi catatan reses. Harus ada tindak lanjut dan solusi nyata. Alhamdulillah, hari ini sebanyak 56 ijazah dapat kita bantu tebus dan diserahkan kembali kepada pemiliknya,” ujar Jupiter dalam keterangannya dikutip Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata bagaimana aspirasi masyarakat harus diperjuangkan dan ditindaklanjuti. Sebagai anggota DPRD DKI, Jupiter memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi, menjalankan fungsi pengawasan, serta memperjuangkan kebijakan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi masing-masing yang saling bersinergi dalam menjalankan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Negara tidak boleh membiarkan anak-anak bangsa kehilangan kesempatan hanya karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Jangan sampai seseorang sudah berjuang bertahun-tahun menyelesaikan pendidikan, tetapi justru tidak bisa menggunakan ijazahnya untuk membangun masa depan,” ucapnya.
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI itu juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki cita-cita besar agar pendidikan di Jakarta semakin terjangkau, bahkan ke depan dapat diwujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu.
Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Finlandia, Jerman, Norwegia, Denmark, dan Swedia yang memiliki sistem pendidikan tinggi dengan dukungan pembiayaan publik. Menurutnya, negara harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pendidikan karena kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Jupiter juga menyinggung Filipina sebagai salah satu negara yang telah menerapkan kebijakan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri tertentu melalui program yang didukung pemerintah.
“Kalau negara-negara lain bisa membangun sistem pendidikan dengan dukungan pembiayaan negara, saya memiliki cita-cita agar suatu saat anak-anak Jakarta juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai masa depan seorang anak ditentukan oleh tebal atau tipisnya dompet orang tuanya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa cita-cita tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar.
“Tujuan kita bukan hanya membantu menebus 56 ijazah hari ini. Lebih dari itu, kita ingin membangun kesadaran bahwa pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Saya ingin anak-anak Jakarta punya kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya, meraih cita-cita, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mengangkat derajat keluarganya,” tutur Jupiter.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya seberapa banyak program yang dibuat pemerintah, tetapi seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Selama saya diberikan amanah di DPRD DKI Jakarta, saya ingin terus memperjuangkan agar kebijakan, program, dan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan dan jabatan adalah amanah, dan amanah itu harus memberikan manfaat bagi rakyat,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Jupiter. []
