Jakarta – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengaku baru mengetahui viralnya kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 menuai sorotan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI segera mendata seluruh kondisi bangunan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
M Subki menegaskan, pihaknya membutuhkan data lengkap mengenai kondisi seluruh sekolah, mulai dari yang masih layak hingga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
”Kita minta data kondisi sekolah hari ini. Sekolah mana yang masih baik, sekolah mana yang kondisinya sedang dan sekolah mana yang kondisinya sudah rusak seperti rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat agar kemudian ketika di tahun-tahun yang akan datang kita sudah merencanakan terkait renovasi dan rehab bangunan-bangunan tersebut,” ujar Subki saat diwawancarai di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Subki, pendataan tersebut diperlukan dan akan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi sekolah pada tahun-tahun mendatang.
Dengan begitu, menurut dia, maka pemerintah dapat mengantisipasi kerusakan sejak dini sehingga tidak lagi muncul kondisi kepala daerah baru mengetahui adanya sekolah yang rusak berat setelah terjadi insiden.
”Jangan sampai nanti ada pernyataan bahwa seseorang baru tahu. Tentu itu sangat kita tidak inginkan terjadi,” katanya.
Senada, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief meminta Dinas Pendidikan segera menyampaikan hasil inventarisasi bangunan sekolah yang sebelumnya telah diperintahkan Gubernur Pramono Anung.
Ia menekankan, DPRD DKI perlu mengetahui secara rinci kondisi sekolah di setiap wilayah sebagai bahan pengawasan terhadap program rehabilitasi.
”Kalau kemarin saya dengar juga Pak Gubernur meminta inventarisasi semua bangunan-bangunan. Apakah sudah ada, Bu? Kalau sudah ada, sampaikan ke kami juga wilayah-wilayahnya mana saja. Jadi kita tahu persis kondisi-kondisi bangunan sekolah di DKI Jakarta seperti apa. Kalau bisa ada persentase dari sisi kerusakan atau dari sisi bangunan,” kata Gusti.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira juga meminta Disdik menyerahkan data lengkap mengenai sekolah yang membutuhkan perbaikan, yang sedang direhabilitasi, hingga progres pelaksanaannya.
Menurutnya, data tersebut penting agar DPRD dapat mengawal program pembangunan dan rehabilitasi sekolah selama lima tahun ke depan.
”Saya minta data berapa jumlah sekolah yang betul-betul butuh perbaikan, mana yang sedang on progress rehab, berapa banyak, berapa persen capaiannya, dan yang akan diantrekan berikutnya,” ujar Farah.
Sebelumnya, Pramono Anung mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk cepat mengetahui pelbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
“Sering kali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan,” katanya pada hari Selasa, 21 Juli 2026.
Sehingga, Pramono dan Pemprov DKI dinilai terkadang bertindak setelah suatu masalah menjadi viral terlebih dahulu. Seperti masalah kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan (Jaksel) yang nyaris roboh dan viral baru-baru ini.
“Yang pertama saya ingin jawab ini SD negeri di Kebayoran Lama. Tentunya segera kami tangani dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera kami selesaikan. Pokoknya segera kami selesaikan,” kata Pramono Anung. []
