Masinton Pasaribu Balik Serang Wacana Pemakzulan, Sebut Ada Skenario Politik Pasca Pilkada

Tapanuli Tengah — Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemakzulan yang disampaikan lima partai politik di DPRD Tapteng.

Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari skenario politik kelompok yang belum menerima hasil Pilkada 2024.

Sebelumnya, lima partai politik yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyampaikan wacana pemakzulan terhadap Masinton. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan APBD hingga penanganan bencana banjir.

Masinton menyebut isu tersebut tidak lepas dari dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah.

“Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” ujar Masinton seperti mengutip CNN Indonesia, Kamis, 10 September 2026.

Masinton Soroti Politisasi Bencana

Masinton juga mengaku telah beberapa kali menghadapi gangguan politik sejak menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah.

Menurutnya, kelompok politik tertentu saat ini memanfaatkan kondisi bencana untuk menyerang pemerintah daerah.

“Segelintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah,” kata Masinton.

Ia menilai DPRD Tapteng seharusnya turut mendukung upaya percepatan pemulihan daerah pasca bencana, bukan hanya memberikan kritik terhadap pemerintah kabupaten.

Masinton menyebut DPRD belum membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan pasca bencana.

“Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, wacana pemakzulan tersebut masih menjadi polemik politik di Tapanuli Tengah.

Lima partai politik sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD serta kemungkinan membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum.[]