Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi secara daring bersama kepala daerah dari sembilan kabupaten/kota untuk membahas progres pelaksanaan program Kementerian PKP, terutama Program Bedah Rumah, di Mandiri PKP, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026. Rapat ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di daerah.
Dalam rapat tersebut, Maruarar menegaskan bahwa Program Bedah Rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
Karena itu, pelaksanaannya perlu terus diperbaiki melalui penyempurnaan sistem, penyederhanaan proses sesuai ketentuan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sejumlah perbaikan telah dilakukan, antara lain melalui inovasi Tender Rakyat, yakni pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan secara terbuka untuk mendorong transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, penyesuaian regulasi juga dilakukan untuk mempermudah masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku dan tetap melalui konsultasi dengan pihak terkait.
“Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu program andalan Bapak Presiden untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Karena itu, kita terus melakukan berbagai perbaikan dan menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaannya, salah satunya melalui inovasi Tender Rakyat. Kita ingin program ini berjalan lebih efektif, transparan, dan efisien, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip Sabtu, 24 Oktober 2026.
Maruarar juga meminta seluruh pihak menggunakan ukuran penyelesaian program yang sama agar pelaporan dari pemerintah pusat dan daerah selaras. Suatu unit Bedah Rumah dinyatakan selesai apabila dana bantuan telah ditransfer, pembangunan atau perbaikan fisik rumah telah mencapai 100 persen, dan laporan pelaksanaan telah diselesaikan.
Berdasarkan ukuran tersebut, hingga Jumat, 23 Oktober 2026, capaian penyelesaian Program Bedah Rumah baru mencapai 14,93 persen dari target 400.000 unit pada 2026. Evaluasi bersama kepala daerah dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus memastikan kendala di lapangan dapat segera ditangani.
Dalam rapat tersebut, sembilan daerah yang menyampaikan perkembangan dan kendala pelaksanaan program meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Lahat, Kota Padang, Kota Palembang, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Utara.
Berdasarkan laporan daerah, alokasi Program Bedah Rumah pada 2026 menunjukkan peningkatan di sejumlah wilayah. Kabupaten Bogor memperoleh alokasi 10.000 unit, Kabupaten Lahat 2.007 unit, Kota Padang 1.430 unit, Kota Palembang 1.882 unit, Kabupaten Mimika 496 unit, Kabupaten Merauke 1.365 unit, Kabupaten Sintang 3.833 unit, Kabupaten Sumba Barat Daya 750 unit, dan Kabupaten Aceh Utara 2.313 unit.
Dari alokasi tersebut, progres penyelesaian yang dilaporkan masing-masing daerah bervariasi. Kabupaten Bogor mencatat satu unit selesai, Kabupaten Lahat 104 unit, Kabupaten Aceh Utara 143 unit, Kota Padang belum terdapat unit yang selesai, Kota Palembang 648 unit, Kabupaten Mimika satu unit, Kabupaten Sintang 59 unit, dan Kabupaten Sumba Barat Daya 713 unit. Sementara itu, progres penyelesaian di Kabupaten Merauke belum terdapat unit yang selesai.
Dalam pembahasan kendala pelaksanaan, ketersediaan tenaga kerja dan pengawasan menjadi perhatian di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa luasnya wilayah menjadi tantangan dalam pengawasan, sedangkan Kabupaten Mimika menghadapi kesulitan mencari tenaga tukang dengan standar upah setempat sekitar Rp500 ribu per hari. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan balai pelaksana akan diperkuat untuk mencari solusi atas kendala tersebut.
Sementara itu, distribusi dan ketersediaan material menjadi tantangan di Kabupaten Sintang. Pengiriman bahan bangunan yang mengandalkan jalur sungai terkendala kondisi kemarau sehingga biaya distribusi meningkat. Keterbatasan toko dan stok material, terutama di wilayah perbatasan, juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
Selain mengevaluasi Bedah Rumah, rapat turut membahas dukungan program perumahan lainnya. Di Kabupaten Bogor, realisasi rumah subsidi mencapai 8.100 unit dari target 8.566 unit. Kabupaten Lahat mencatat realisasi 717 unit dari target 962 unit, sedangkan Kota Padang telah merealisasikan 545 unit dari target 1.029 unit. Di Kabupaten Aceh Utara, realisasi rumah subsidi mencapai 75 unit dari target 100 unit.
Dari sisi pembiayaan, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Lahat tercatat sebesar Rp45 miliar. Sementara itu, Kabupaten Sumba Barat Daya mencatat penyaluran KPP kepada sembilan debitur senilai Rp5 miliar. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga mengalokasikan anggaran APBD untuk memperbaiki 260 rumah masyarakat pada 2026.
Rapat juga membahas pembangunan hunian vertikal dan hunian khusus. Pembangunan rumah susun untuk Paspampres di Kabupaten Bogor direncanakan selesai pada 2027, sedangkan pembangunan 44 unit rumah susun BPKP di Kota Palembang telah mencapai progres fisik 95 persen dan ditargetkan selesai pada 28 Oktober 2026. Di Kabupaten Sintang, pembangunan Rusun Pancasetya dilaporkan telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian PKP mendorong pemerintah daerah dan balai pelaksana untuk memperkuat komunikasi, menyelesaikan kendala teknis, serta memastikan pelaporan dilakukan dengan ukuran yang seragam. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian Program Bedah Rumah sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. []
 Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah program bedah rumah){kind=link}