Menteri Maruarar Sirait Tekankan Prinsip Bebas Korupsi Dalam Tata Kelola Pengadaan

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ara saat menjadi narasumber dalam Konsolidasi Next Level yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Kegiatan ini membahas dukungan strategi pengadaan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat penyelenggaraan program prioritas nasional melalui konsolidasi pengadaan, pengelolaan master produk katalog elektronik sektoral, dan transformasi pengadaan digital.

Menteri Ara menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada LKPP terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.

“Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Menteri Ara dalam keterangannya dikutip Sabtu, 24 Oktober 2026.

Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.

Menteri Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai. Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa ekosistem perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, perbankan, hingga masyarakat atau konsumen.

Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi sekadar menjadi proses pemilihan penyedia, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dan mendukung pencapaian program prioritas nasional.

“Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi cukup dipahami sebagai proses untuk memilih penyedia. Pengadaan telah menjadi instrumen strategis negara,” ujar Sarah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu membangun strategi belanja yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan, informasi pasar, serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Konsolidasi Next Level turut membahas penguatan konsolidasi pengadaan untuk menetapkan strategi belanja yang tepat, pengelolaan master produk untuk menjaga standar dan informasi produk dalam katalog elektronik sektoral, serta transformasi pengadaan digital melalui penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Melalui penguatan koordinasi antara Kementerian PKP dan LKPP, diharapkan tata kelola pengadaan dapat semakin mendukung pelaksanaan program prioritas perumahan secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama LKPP, sekretaris daerah pemerintah provinsi, serta Direktur Enterprise & Business Services Telkom Indonesia Veranita Yosephine. []