OJK Cirebon Bentuk EPIKS Pertama di Ciayumajakuning, Pesantren Husnul Khotimah Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Syariah

Kuningan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mulai mendorong pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren di wilayah Ciayumajakuning. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, Sabtu (21/11/2026).

Program ini menjadi inisiatif EPIKS pertama yang digagas Kantor OJK Cirebon di wilayah kerjanya, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Pondok Pesantren Husnul Khotimah dipilih sebagai lokasi percontohan atau pilot project untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya menyasar kalangan santri, tetapi juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar pesantren.

Melalui program tersebut, OJK ingin mengintegrasikan edukasi keuangan syariah, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat.

Peresmian EPIKS dihadiri Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuningan Deniawan, Funding & Transaction Business Deputy BSI Region VI Nasori, serta Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah KH. Mu’tamad. Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran pengurus, tenaga pendidik, dan sekitar 1.000 santri Madrasah Aliyah.

Pembentukan ekosistem ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara OJK Cirebon, Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui Kantor Cabang Kuningan.

Dalam kerja sama tersebut, OJK bertindak sebagai penggagas sekaligus fasilitator program. Yayasan Husnul Khotimah bertanggung jawab mengawal pelaksanaan kegiatan di lingkungan pesantren, sedangkan BSI mendukung penyediaan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk akses pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, pesantren memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih luas dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, keberadaan EPIKS diharapkan mampu menghubungkan kegiatan pendidikan dengan pemanfaatan layanan keuangan dan pengembangan sektor usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang sangat besar, bukan hanya sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga sebagai salah satu pusat penggerak kemandirian ekonomi umat,” ujar Agus.

Menurutnya, pengembangan EPIKS diarahkan untuk menciptakan keterhubungan antara kebutuhan pesantren, layanan keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta kegiatan ekonomi produktif.

Dengan konsep tersebut, manfaat program diharapkan dapat dirasakan lebih luas, mulai dari santri, pengelola pesantren, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peternak, hingga masyarakat sekitar.

Agus menegaskan, pembentukan EPIKS di Husnul Khotimah bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun program pembukaan rekening. OJK menginginkan adanya aktivitas ekonomi yang berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata.

“Kami berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembukaan rekening semata, melainkan tumbuh menjadi ekosistem keuangan syariah yang hidup, produktif, dan berkelanjutan,” katanya.

Dia menambahkan, apabila pelaksanaan program percontohan tersebut menunjukkan hasil dan dampak yang terukur, OJK Cirebon akan mendorong penerapan model serupa di pesantren lain di wilayah Ciayumajakuning.

Tabungan Kurban Santri Terhubung dengan Peternak Lokal

Salah satu konsep yang dikembangkan dalam EPIKS Husnul Khotimah adalah menghubungkan kebutuhan internal pesantren dengan potensi usaha masyarakat sekitar.

Agus mencontohkan program Tabungan Kurban Santri yang tidak hanya bertujuan membiasakan para santri menyisihkan uang untuk kebutuhan ibadah kurban, tetapi juga membuka peluang pasar bagi peternak domba dan sapi di lingkungan pesantren.

Melalui skema tersebut, peternak lokal berpeluang mendapatkan akses pemasaran lebih luas, pendampingan pengembangan usaha, serta fasilitas pembiayaan produktif syariah dari BSI dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kelayakan usaha.

“Kami ingin menghadirkan sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Ketika santri menabung untuk berkurban, pada saat yang sama kita juga membuka peluang usaha bagi peternak lokal. Ketika pesantren membutuhkan barang dan jasa, kita ingin pelaku UMKM di sekitarnya ikut berkembang,” tutur Agus.

Seribu Santri Mulai Dibekali Tabungan Haji Muda

Sebagai implementasi awal EPIKS, kegiatan peluncuran juga diisi dengan pembukaan 1.000 rekening Tabungan Haji Muda bagi santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

Program tersebut diarahkan untuk memperkenalkan kebiasaan menabung, membangun kedisiplinan dalam mengelola keuangan, serta menanamkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang sejak usia sekolah.

Ke depan, program pembukaan rekening tersebut direncanakan menjangkau seluruh santri Husnul Khotimah yang jumlahnya sekitar 4.000 orang. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti persyaratan produk dan ketentuan yang berlaku.

Yayasan Husnul Khotimah Siap Kawal Program

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, KH. Mu’tamad, menyambut positif penunjukan lembaganya sebagai pesantren pertama di wilayah kerja OJK Cirebon yang mengembangkan EPIKS.

Dia menilai program tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, akhlak, kemandirian, serta kemampuan memberikan kontribusi bagi lingkungan sosial.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK Cirebon atas inisiatif yang sangat baik dan membanggakan ini. Merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah bagi Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk menjadi pelopor pengembangan EPIKS di wilayah kerja OJK Cirebon,” ungkap KH. Mu’tamad.

Pihak yayasan, lanjutnya, siap mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan program agar tidak hanya meningkatkan pemahaman santri mengenai keuangan syariah, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kami berharap sinergi bersama OJK Cirebon dan BSI ini tidak hanya meningkatkan pemahaman santri mengenai keuangan syariah, tetapi juga mampu membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar pesantren. Insyaallah, kami siap mendukung dan mengawal keberlanjutan program ini agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi umat,” katanya.

Pemkab Kuningan Kaitkan EPIKS dengan Program TPAKD

Dukungan terhadap pengembangan EPIKS juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Melalui Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pemerintah daerah menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung implementasi program tersebut.

Pemkab Kuningan memandang pengembangan ekosistem keuangan syariah di lingkungan pesantren dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembentukan EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan langkah yang sangat positif karena mampu mengintegrasikan pendidikan, literasi keuangan syariah, transformasi digital, dan penguatan ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung,” ungkap perwakilan Pemkab Kuningan.

Pemerintah daerah juga membuka peluang penyelarasan program EPIKS dengan agenda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kuningan.

Fokus kolaborasi tersebut mencakup pengembangan UMKM, penguatan usaha peternakan lokal, digitalisasi transaksi, serta perluasan pembiayaan produktif berbasis syariah.

Sembilan Program Jadi Fondasi EPIKS Husnul Khotimah

Untuk memastikan ekosistem tersebut berjalan secara menyeluruh, OJK Cirebon bersama Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan BSI telah menyiapkan sembilan agenda strategis.

Pertama, peningkatan kemampuan literasi keuangan syariah bagi para guru dan asatidz melalui pelatihan Training of Trainers (ToT) serta penyediaan modul pembelajaran. Program ini diharapkan melahirkan tenaga pendidik yang mampu menyebarluaskan edukasi keuangan syariah di lingkungan pesantren.

Kedua, program Santri Cakap Keuangan Syariah (SAKINAH) dan pembentukan Duta Literasi Keuangan Syariah dari kalangan santri. Mereka diproyeksikan menjadi penggerak budaya pengelolaan keuangan yang bijak dan sesuai prinsip syariah.

Ketiga, pengembangan Tabungan Haji Muda sebagai sarana membangun kebiasaan menabung sekaligus memperkenalkan perencanaan keuangan jangka panjang.

Keempat, Tabungan Kurban Santri yang dirancang untuk menghubungkan kebiasaan menabung dengan pemberdayaan peternak lokal sebagai penyedia hewan kurban.

Kelima, perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi kantin, pedagang, dan pelaku UMKM di sekitar pesantren guna mempermudah transaksi digital.

Keenam, pengembangan Smart Santri Card yang mengintegrasikan kartu identitas santri dengan fasilitas uang elektronik dan layanan pembayaran digital melalui penyelenggara resmi yang memiliki izin.

Ketujuh, penguatan kapasitas UMKM melalui edukasi pengelolaan keuangan, peningkatan kemampuan usaha, digitalisasi, serta fasilitasi pembiayaan produktif syariah.

Kedelapan, optimalisasi layanan keuangan tanpa kantor atau Laku Pandai dengan mendorong kehadiran agen layanan perbankan syariah di lingkungan pesantren sesuai persyaratan yang berlaku.

Kesembilan, pemberdayaan peternak domba dan sapi melalui pendampingan usaha, perluasan akses pasar, serta fasilitasi pembiayaan syariah untuk mendukung kebutuhan hewan kurban.

Seluruh agenda tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing pihak, kebutuhan pesantren, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan EPIKS juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan pesantren agar semakin modern, transparan, efisien, dan mandiri.

Selain pengembangan layanan keuangan komersial, optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) turut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi pesantren bagi masyarakat yang membutuhkan.

OJK Cirebon nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala dengan melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan, pemanfaatan produk perbankan syariah, aktivitas transaksi digital, pertumbuhan usaha produktif, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Sentuh Akar Rumput, Bintang Puspayoga Minta Kader Perempuan PDIP Sulsel Harus jadi Subjek Pembangunan

Makassar, OPSI.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersiapkan...

New Pusat Dunia (NPD) Rilis Single Terima Kasih Aku

Jakarta - Menghadirkan karya yang didedikasikan khusus untuk merayakan...

Color Asia Live Umumkan Rencana Konser Band Legendaris Toto di Indonesia

Jakarta - Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar musik...

MALIQ & D’Essentials Rilis Album Kabar Gembira Bareng Sony Music

Jakarta - Grup musik kenamaan tanah air, MALIQ &...

Kalezic Akui Persija Lawan Kuat, PSM Tetap Bidik Tiga Poin di Kandang

Parepare, OPSI.ID - PSM Makassar menghadapi tantangan berat saat...

Tragedi di Maguwoharjo! Kekalahan PSS dari Arema FC Berujung Kerusuhan

Sleman, OPSI.ID - Kekecewaan suporter PSS Sleman setelah tim...

Shin Tae-yong Soroti Perjalanan Jauh dan Lapangan Latihan, Mental Persija Tetap Siap

Parepare, OPSI.ID - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui...

Berita Terbaru

Popular Categories