Indramayu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan lembaga pelatihan kerja untuk memperluas akses layanan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini diarahkan agar penghasilan selama bekerja di luar negeri dapat dikelola secara terencana dan menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan bertajuk Dorong PMI Sejahtera: Sinergi Akses Keuangan dan Kemitraan yang digelar di Kabupaten Indramayu, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 300 peserta dari sekitar 90 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang terdiri atas calon PMI, pekerja migran yang masih aktif bekerja, hingga PMI yang telah kembali ke Indonesia.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana yang mewakili bupati, serta sejumlah pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Cirebon.
Penguatan literasi keuangan bagi PMI dinilai semakin penting seiring besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional. Sepanjang 2025, remitansi PMI tercatat mencapai Rp288 triliun atau meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Besarnya aliran dana dari luar negeri tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengatur penghasilan, menyusun prioritas kebutuhan, dan merencanakan investasi maupun usaha produktif agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, kesempatan bekerja di luar negeri perlu disertai pemahaman keuangan yang memadai, sehingga PMI tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mempersiapkan masa depan keluarga.
“Perluasan peluang kerja bagi PMI perlu diiringi dengan kesiapan dalam mengelola penghasilan dan merencanakan masa depan keuangan. OJK mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan agar PMI memperoleh pemahaman yang memadai mengenai layanan keuangan formal, termasuk alternatif pembiayaan yang sesuai kebutuhan,” ujar Agus.
Menurut dia, pemanfaatan layanan keuangan yang tepat dapat membantu PMI mengelola pendapatan secara bijak sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat berbagai persoalan keuangan.
“Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara bijak, terlindungi dari berbagai risiko keuangan, dan menjadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi,” katanya.
Perhatian terhadap kesejahteraan PMI juga berkaitan dengan besarnya jumlah warga Indramayu yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sebanyak 21.182 PMI diberangkatkan ke luar negeri sepanjang 2025.
Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 6,47 persen, sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 11,02 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya mendorong pemanfaatan penghasilan PMI untuk membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan usaha setelah mereka menyelesaikan masa kerja dan kembali ke daerah asal.
Dalam sesi visionary talk, Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran, terutama dalam hal pemahaman keuangan dan kemudahan mengakses layanan keuangan formal.
“PMI perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu mengelola penghasilan secara bijak dan mempersiapkan masa depan setelah menyelesaikan masa kerja di luar negeri. Sinergi pemerintah, OJK, dan lembaga jasa keuangan diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai layanan keuangan formal serta akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan,” tutur Kardaya.
Ia berharap penghasilan yang dikirimkan PMI ke tanah air dapat memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga, sekaligus menjadi bekal untuk membangun usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai tugas dan fungsi OJK, perencanaan keuangan, pengelolaan penghasilan dan remitansi, serta pemilihan produk dan layanan jasa keuangan formal yang legal sesuai kebutuhan.
Edukasi juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal, judi online, penipuan digital, dan berbagai modus kejahatan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja migran maupun keluarganya.
Selain itu, peserta diperkenalkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI sebagai salah satu alternatif pembiayaan biaya keberangkatan bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan.
Bagi PMI yang telah kembali ke Indonesia, pembiayaan produktif juga dapat menjadi pilihan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Pemanfaatannya tetap perlu mempertimbangkan kelayakan usaha, kebutuhan modal, serta kemampuan membayar kewajiban pembiayaan.
Untuk memperluas manfaat edukasi tersebut, OJK Cirebon mendorong kemitraan antara lembaga jasa keuangan dan lembaga pelatihan kerja melalui kesepakatan bersama. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat pelindungan konsumen bagi calon PMI.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat menjangkau kebutuhan pekerja migran dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan keberangkatan, pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri, hingga pengembangan ekonomi setelah kembali ke Indonesia.
Dalam rangkaian acara yang sama, dilakukan penyerahan secara simbolis Buku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia. Buku tersebut memuat materi mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan remitansi, pemanfaatan layanan keuangan formal, serta upaya mengenali dan menghindari risiko keuangan.
Melalui penguatan edukasi dan kemitraan tersebut, OJK Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan para pemangku kepentingan mendorong agar PMI dan keluarganya semakin memahami cara mengelola penghasilan, memilih pembiayaan yang sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan peluang usaha produktif untuk menunjang kehidupan setelah masa kerja di luar negeri berakhir.
