Menurutnya, keberadaan gedung koperasi akan menjadi fasilitas penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
Khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Sejumlah warga juga berharap agar persoalan administrasi maupun legalitas lahan dapat segera diselesaikan.
Melalui musyawarah dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa, pemilik lahan, serta pihak-pihak terkait.
Mereka menilai program KMP memiliki tujuan positif. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Warga berharap perbedaan pandangan terkait status lahan tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya program.
Baca juga: Bocah Tanpa Identitas Ditemukan, Polres Nias Selatan Berhasil Pertemukan dengan Keluarga
Masyarakat optimistis solusi dapat ditemukan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Kepala Desa Umbu Orahua, Aroziduhu Lase belum memberikan keterangan resmi terkait inormasi dugaan penolakan penandatanganan dokumen. []
Kontributor Nias: Fd. Bawamenewi