JAKARTA, Opsi.ID – Presiden Prabowo Subianto mengakui mengikuti garis politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
Prabowo menegaskan, Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri yang mengutamakan persahabatan, kerja sama, dan kepentingan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo mengatakan, arah politik luar negeri Indonesia berakar pada tradisi yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni menghormati semua negara dan kekuatan besar dunia tanpa harus berpihak pada blok tertentu.
“Garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Saya ingin menjadi the good neighbour, yang ingin saya jalankan adalah the good neighbour policy,” kata Prabowo.
Ia mengungkapkan, pendekatan tersebut telah dijalankan sejak dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Jokowi, bahkan sebelum resmi dilantik menjadi presiden.
Prabowo menyebut dirinya aktif mengunjungi negara-negara mitra untuk membangun kerja sama dan menjaga hubungan baik.
“Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu. Kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga kita. Saya keliling, saya mau kerja sama dengan mereka,” ujarnya.
Menurut Prabowo, upaya menjaga hubungan baik dengan negara lain tetap menjadi prinsip yang dipegang pemerintah hingga saat ini.
Indonesia Tak Ingin Terikat Blok Militer
Prabowo menegaskan, Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok kekuatan tertentu maupun terikat dalam pakta militer mana pun.
Meski demikian, Indonesia tetap berupaya membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk kekuatan-kekuatan besar dunia.
Ia menekankan bahwa sikap tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta amanat konstitusi untuk menentang imperialisme dan penjajahan.
“Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat, tapi kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, kita antiimperialisme, kita anti-penjajahan,” tegasnya.
Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Selain menjelaskan arah politik luar negeri, Prabowo juga menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dalam politik domestik.
Ia mengatakan, pemerintah berupaya merangkul berbagai kekuatan untuk menghadapi situasi global yang dinilainya penuh ketidakpastian.
Baca juga: Prabowo Lantik Sembilan Pejabat Negara, Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima TNI
Menurut Prabowo, persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan kebijakan negara.
Perkembangan global juga menunjukkan bahwa perdagangan, ekspor-impor, dan pangan dapat menjadi instrumen yang memengaruhi kepentingan suatu negara.
Karena itu, Prabowo mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara lain.
Ia berharap Indonesia dapat mempertahankan kemandirian dalam menentukan kebijakan, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk bekerja sama dengan komunitas internasional.
Pernyataan Prabowo tersebut menegaskan bahwa pemerintahannya ingin melanjutkan pendekatan diplomasi yang menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, sembari menempatkan kepentingan nasional sebagai dasar pengambilan keputusan. []
