Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya sampai saat ini masih mendalami kasus dugaan perusakan CCTV atau kamera pengawas oleh sejumlah orang di Pejompongan, usai aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, pada Kamis, 27 Agustus 2026 kemarin.
Pramono pun belum menyinggung ihwal tindakan hukum apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait tindakan perusakan CCTV itu.
”Berkaitan dengan fasilitas publik apakah itu CCTV, halte, dan yang lain-lain yang kemudian mengalami kerusakan ketika adanya aksi unjuk rasa, tentunya kami sekarang sedang mendalami itu, termasuk yang di Pejompongan,” kata Pramono Anung saat diwawancarai di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Pramono, saat ada penyampaian aspirasi di Gedung Parlemen Senayan, hampir setiap fasilitas publik berjalan dengan baik.
”Tetapi saya harus menyampaikan secara keseluruhan, sebenarnya pelaksanaan ketika terjadi demo kemarin hampir semua fasilitas publik kita itu berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pramono Anung Bantah Kabar Matikan CCTV saat Aksi Demo 27 Agustus
Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) itu membantah rumor CCTV SMART City sengaja dimatikan saat adanya aksi unjuk rasa pada Kamis, 27 Agustus 2026 lalu.
Menurut Pramono, CCTV SMART City tetap dapat beroperasi alias tidak dimatikan dan dapat diakses guna memonitor situasi di lapangan secara real time.
”Jadi tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan kami mempunyai data untuk itu,” katanya.
Ia menegaskan, tidak ada gangguan di CCTV SMART City saat demonstrasi berlangsung bahkan hingga malam hari.
”Jadi sekali lagi yang memang ada hanya satu hingga dua titik, tetapi secara keseluruhan berjalan dengan baik,” ucap Pramono menambahkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi sebelumnya menjelaskan, beberapa kamera pengawas dilaporkan mengalami kerusakan. Salah satunya berada di kawasan Pejompongan.
“Kami sangat menyayangkan terjadinya perusakan beberapa CCTV, antara lain di Pejompongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Marulina di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut Marulina, keberadaan CCTV bukan sekadar menjadi alat pemantau keamanan. Fasilitas tersebut memiliki sejumlah fungsi yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Kami mengimbau agar aksi penyampaian pendapat dilakukan secara tertib. Tidak disertai tindakan anarkis maupun vandalisme,” kata Marulina. []
