News Rabu, 15 Juni 2022 | 19:06

Anggota DPR RI Bilang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Terkendala Akses Internet

Lihat Foto Anggota DPR RI Bilang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Terkendala Akses Internet Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumatra Selatan masih terkendala dengan sarana penunjang, terutama Information Technology (IT).

Dikarenakan Kurikulum Merdeka Belajar itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran yang memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya terhadap IT akses internet itu menjadi lebih kuat.

"Nah (akses internet) ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah di Palembang. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet," kata Zainuddin seperti dikutip Rabu, 15 Juni 2022.

"Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas," sambungnya.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, misalnya dalam kurikulum tersebut jika belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar, jadi para siswa-siswi langsung terjun ke pasar atau kalau tidak bisa disimulasikan saja.

Dia berpandangan, kalau menstimulasikan itu akan butuh teknologi. Ia menyebut kelemahan dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini yang dijalankan oleh sekolah penggerak.

"Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar," ujarnya.

Dia mengungkapkan, angka capaian literasi itu menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482.

"Dengan menerapkan kurikulum ini memang ada peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, untuk para guru yang menjalankan kurikulum merdeka belajar ini di Palembang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan tetapi yang mereka keluhkan adalah sarana penunjangnya terutama adalah IT.

"Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarpras dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari," ucap Zainuddin.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya