Jakarta - Komisi XI DPR RI menggelar rapat bersama Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP), Rabu, 19 Februari 2025.
Rapat ini berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, dan membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja untuk tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan bahwa amanat besar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menegaskan adanya mandatory spending (pengeluaran wajib berdasarkan undang-undang) dari APBN setiap tahun, yaitu 20% untuk anggaran pendidikan. Sebagian dari anggaran pendidikan ini diamanatkan kepada LPDP.
“Misi utama LPDP adalah mengelola bagian dari *mandatory spending* ini untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ini harus menjadi roh yang mendasari setiap langkah LPDP dalam menjalankan misinya,” tegas Anis.
Selaku Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis menekankan pentingnya pemerataan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan mampu atau mereka yang sanggup membayar biaya sekolah tinggi.
“Pendidikan harus merata, menjangkau semua anak Indonesia yang membutuhkan,” ujarnya.
Anis juga mengingatkan agar perhatian terhadap pendidikan anak-anak di daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, terus ditingkatkan.
Ia menyoroti Beasiswa Afirmasi yang termasuk dalam program layanan beasiswa tahun 2024, seperti Beasiswa Putra-Putri Papua, Beasiswa Daerah Afirmasi, dan Beasiswa Prasejahtera, termasuk biaya transportasi.
Menurutnya, program-program ini perlu mendapat prioritas setiap tahun.
“Mereka juga anak-anak Indonesia yang memiliki hak sama seperti anak-anak lainnya. Ini penting untuk menjadi perhatian bersama, karena seringkali pemberian beasiswa menimbulkan kecemburuan. Banyak masyarakat yang merasa beasiswa LPDP lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu,” tuturnya.
Selain itu, Anis juga menyoroti kalangan pesantren yang seringkali kesulitan mendapatkan beasiswa karena kalah bersaing dengan peserta lain.
Persyaratan yang ditetapkan LPDP dinilai rumit bagi sebagian kalangan, sehingga yang berhasil mendapatkan beasiswa biasanya adalah mereka yang sudah memiliki akses pendidikan yang baik.
“Mungkin perlu dipertimbangkan kebijakan khusus untuk beasiswa afirmasi, agar misi pemerataan pendidikan bisa tercapai. Dengan begitu, pendidikan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan yang ada,” ucap Anis.[]
