Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa larangan bagi kepala daerah untuk mengikuti retreat di Magelang yang dikeluarkan oleh partainya masih berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Said setelah menghadiri rapat internal partai selama tiga jam di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 21 Februari 2025.
“Soal surat larangan itu, sampai sekarang masih berlaku,” ujar Said singkat saat meninggalkan kediaman Megawati.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus DPP PDIP, termasuk Komaruddin Watubun, Deddy Sitorus, dan Ronny Talapessy.
Mereka tiba di kediaman Megawati selepas Maghrib, sekitar pukul 18.30 WIB, dan rapat berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.
Beberapa pengurus DPP yang meninggalkan lokasi enggan berkomentar panjang saat ditanya tentang hasil rapat.
Rapat ini digelar bersamaan dengan instruksi terbaru Megawati yang menyatakan bahwa kendali operasional harian partai akan langsung berada di bawah dirinya.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Sementara itu, Said menegaskan bahwa rapat yang digelar hanyalah rapat rutin. Dia juga meminta agar isu boikot retreat dari PDIP tidak dijadikan polemik, karena kehadiran dalam retreat bukanlah kewajiban.
“Sudah ada pernyataan dari Mendagri bahwa tidak hadir dalam retreat tidak akan dikenai sanksi. Jadi, jangan sampai urusan retreat ini dibenturkan dengan ketidakhadiran dari PDIP,” jelasnya.
Sebelumnya, Megawati telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang rencananya digelar pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini disampaikan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” bunyi surat tersebut.
“Bagi yang sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diharapkan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambahnya.[]
