Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menjawab pertanyaan awak media perihal desas-desus reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pon 8 Desember 2021 mendatang.

Kata Arsul, perihal reshuffle kabinet, sampai hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyampaikan kepada partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

"Sekali lagi, tidak ada kewajiban Presiden Jokowi untuk mengajak bicara soal reshuffle dengan partai koalisinya, karena itu memang hak prerogatifnya presiden," kata Arsul Sani kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Opsi, Senin, 6 Desember 2021.

Menurut Arsul, meski tak punya kewajiban memberitahu, Presiden Jokowi biasanya mengajak bicara partai terlebih dahulu apabila ada menteri dari partai tersebut yang terkena reshuffle. Pun kebisaan tersebut juga dilakukan presiden jika ada pergeseran posisi menteri.

"Namun, kalau menengok dari reshuffle-reshuffle sebelumnya, biasanya, paling tidak, kalau ada menteri dari parpol yang terkena reshuffle, maka paling tidak parpolnya itu tentu akan diberitahu, diajak bicara oleh presiden," ucap Arsul.

"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio, tidak diganti, tetapi ada pergeseran portofolio. Nah, sampai sekarang belum," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut Arsul membahas, pembicaraan ihwal reshuffle biasanya tidak dilakukan sejak jauh-jauh hari. Presiden Jokowi akan berbicara 1-2 hari sebelumnya.

"Biasanya juga, kalau ada komunikasi itu dalam hitungan jam. Jadi, ya barangkali sehari atau dua hari sebelumnya," kata dia.

Hingga kini Arsul tak mengetahui apakah reshuffle bakal dilakukan Rabu Pon 8 Desember mendatang. "Ini belum tahu, bisa jadi juga tidak, karena sekarang semua urusan pemerintahan sedang fokus untuk menangani musibah Gunung Semeru," ucap Arsul Sani. []