Jakarta - Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan PT Dirgantara Indonesia, PT. Garuda Indonesia, dan PT Angkasa Pura, Senin, 11 September 2023.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN ini bertempat di PT Angkasa Pura, Tangerang.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati menyoroti masalah sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak terserap oleh BUMN.
Sepanjang penelaahan PMN tersebut, hampir setiap BUMN melaporkan terdapat dana sisa dari yang belum terserap. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan tahun 2020 sampai dengan semester 1 Tahun 2022 pada PTDI menunjukkan dana PMN belum terserap 100 persen.
Demikian juga dengan PT Angkasa Pura yang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mendapatkan PMN dengan total Rp 4 Triliun, dan berdasarkan LHPBPK terdapat sisa dana Rp 641 miliar.
Adapun PT Garuda Indonesia berdasarkan temuan BPK sisa dana investasi pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) tahun 2020-2021 kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 7,50 triliun tidak dapat disalurkan.
Menyikapi hal ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Kementerian BUMN segera merumuskan kebijakan terkait dana sisa PMN di BUMN.
"Kementerian BUMN perlu memiliki kebijakan khusus terkait dengan sisa dana PMN di BUMN karena sepanjang penelaahan yang dilakukan BAKN, hampir semua BUMN yang ditemui menyatakan memiliki dana sisa PMN," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti besarnya utang yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Ia menyatakan bahwa negara sangat berkepentingan memiliki Garuda Indonesia karena menjadi kebanggaan bangsa dan menjadi salah satu duta negara.
Namun, utang yang dimiliki oleh Garuda Indonesia saat ini sangat fantastis mencapai angka Rp 70 triliun. Sementara itu kementerian BUMN mengatakan terdapat mis-manajemen di Garuda Indonesia.
Anis menyampaikan keberatannya jika benar mis-manajemen ditambal oleh PMN.
"PMN itu adalah uang negara yang notabenenya diambil dari pajak-pajak rakyat Indonesia. APBN itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat. Kalau dipakai untuk menyelesaikan mis-manajemen, alangkah tidak fair untuk rakyat Indonesia," tuturnya.
Adapun untuk PT. Angkasa Pura, Anis mengkritisi pintu masuk pesawat (gate) yang jaraknya jauh dari pintu masuk bandara tanpa fasilitas antar penumpang yang memadai. Hal ini menjadikan penumpang harus berjalan jauh di dalam bandara.
"Penting bagi Angkasa Pura untuk meningkatkan fasilitas pelayanan bagi konsumen. Misalnya dengan penyediaan golf car yang lebih banyak dan bisa dipakai semua orang. Karena penumpang pesawat tidak hanya orang muda dan kuat. Namun ada juga lansia dan anak-anak yang pasti kesulitan untuk mencapai pintu yang jauh itu," ucap Anis.[]
