Jakarta - Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI tentang Penyertaan Modal Negara atau PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penelaahan itu berlangsung saat kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 13 Juni 2023.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para direktur dari PT KAI, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya, sebagai BUMN yang menerima PMN.
Wakil Ketua BAKN Anis Byarwati menjelaskan, pihaknya sebagai pemberi rekomendasi Penyertaan Modal Negara (PMN) perlu menggali titik-titik persoalan yang harus diperbaiki.
"Karena BAKN, tugasnya membuat rekomendasi terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Tetapi kita mencari solusi yang terbaik," kata Anis seperti mengutip keterangannya, Kamis, 15 Juni 2023.
Ketiga BUMN yang hadir pada pertemuan ini merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki utang dengan nilai paling besar. DJKN Kemenkeu melaporkan bahwa utang Hutama Karya sebesar 71,53 triliun, diperkirakan hingga tahun 2026 HK mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun.
Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp 2 triliun pada 2020 dan Rp 2,4 triliun pada 2021, yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.
Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatra ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal.
Anis pun berharap agar Kementerian BUMN yang bertugas memberikan penilaian terhadap perusahaan pelat merah yang layak mendapatkan PMN, ke depan dapat bekerja lebih cermat.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyesalkan terjadinya masalah pada laporan keuangan Wijaya Karya. Ia juga mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik dalam pembiayaannya.
"Persoalan BUMN Karya tidak lepas dari ambisi program infrastruktur pemerintah yang membebani BUMN Karya. Proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN Karya," tuturnya.
"Sehingga di antara akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional," ucap Anis menambahkan.[]
