Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pengubahan desain surat suara Pemilihan Umum 2024 yang menjadi lebih sederhana, memiliki konsekuensi logis dan politis yang harus diterima KPU, yaitu konsekuensi adanya revisi undang-undang.

Hal itu diungkap Ilham saat membuka kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI.

"Memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah jika menyederhanakan surat suara, maka ada revisi undang-undang," kata Ilham Saputra, dikutip Opsi pada Sabtu, 20 November 2021.

Kendati begitu, kata Ilham, KPU telah melakukan usaha terbaik dalam memudahkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ilham Saputra berharap seluruh responden dalam simulasi dapat terlibat secara aktif untuk memberikan masukan.

"Saya berharap kepada bapak dan ibu yang telah hadir dalam acara hari ini, baik sebagai pemilih, penjaga TPS, maupun pemantau dalam simulasi hari ini untuk dapat terlibat aktif membantu kami, dapat memberikan mengevaluasi dan masukan agar kami dapat me-redesign kembali masukan-masukan dari bapak dan ibu," tutur Ilham.

Pengubahan desain surat suara yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang menjadi lebih sederhana, diambil usai adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.

Ilham menuturkan, pada pelaksanaan Pemilu 2019 keberadaan 5 surat suara membuat banyak staf penyelenggara merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir cek hasil.

Pemilih juga disebut Ilham mengalami kesulitan dalam memastikan mereka telah memilih secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan KPU.

Dengan demikian, Ilham menuturkan bahwa kebijakan penyederhanaan desain surat suara ini diharapkan dapat membenahi penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga menjadi lebih baik. []