Jakarta - Komisi VI DPR RI mendorong PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak perusahaannya untuk terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai jaringan layanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dalam kerangka teknologi 4.0.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bio Farma, PT Indofarma dan PT Kimia Farma, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
"Ini juga sudah berkembang dalam berbagai akses pelayanan medical car. Ini penting, kemarin kita juga RDP dengan mereka, saya kira perlu meningkatkan akses ini supaya tidak lagi menggunakan cara-cara yang hanya pola lama, tapi bagaimana akses mengenai pelayanan kesehatan masyarakat ini bisa melayani dengan berbagai usaha perkembangan teknologi," kata Aria.
Dia mengatakan, Komisi VI meminta PT Bio Farma (Persero) Holding untuk meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dan variannya.
"Ini jangan kendor dulu sampai betul-betul kita lihat global, nasional, daerah itu bisa menjamin adanya, hilangnya virus atau orang yang terkena virus di masing-masing daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menyebut bahwa Komisi VI DPR RI juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi untuk melakukan penataan strategic roadmap dengan mengedepankan sinergitas antar anak perusahaan BUMN farmasi dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta pendapatan negara.
"Ini kita ingin bangga, kita ingin leading atau menjadi leader BUMN ini untuk maju ke depan. Bukan berarti perusahaan privat itu tidak demikian, tetapi situasinya lain pada saat kita membutuhkan peran negara melalui BUMN. Minimal kita bisa menjadi press maker untuk obat-obat tertentu. Kita berharap obat-obat penting yang memang itu dikonsumsi oleh masyarakat kita hendaknya BUMN farmasi menjadi leader di situ," tuturnya.
BUMN farmasi juga diharapkan dapat memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sehingga nantinya pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel dapat lebih ditingkatkan, utamanya hal ini berkaitan dengan pengadaan barang-barang kesehatan.
"Jangan sampai BUMN justru menjadi komponen terbesar dalam hal-hal yang menyangkut impor, dikit-dikit impor dan tidak ada usaha, karena ada mata rantai untuk pemburu rente dalam pengadaan belanja BUMN ini pak. Ini BPK tiga huruf semua sudah melihat, termasuk kemarin pengadaan vaksin dan alat kesehatan selama pandemi," ucap Aria Bima.[]
