Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu bersikukuh agar PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, dicabut izinnya.
Adian secara lantang menyuarakan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT SMGP dan Dirut PT Sorikmas Mining, Senin, 23 Mei 2022.
Adian mengakui, bahwa pemerintah dan DPR sama-sama berniat menarik investasi. Hanya saja dia mengingatkan secara tegas, investasi yang ditarik adalah investasi yang baik buat rakyat.
"Penyepelean-penyepelean terhadap korban jiwa dan korban yang terjadi berkali-kali, menurut saya ini tidak baik buat rakyat," tegasnya dalam RDP di Senayan.
Adian mengatakan, negara bisa mencabut izin karena kontrak karya tidak dijalankan, lingkungan rusak, pohon ditebangi, dan reklamasi tidak berjalan.
Baca juga:
Belum Ada Perhatian PT SMGP Madina Terhadap 21 Korban Semburan Lumpur Panas
"Bisa ngak negara cabut izin (investasi) karena nyawa orang. Kenapa kemudian karena untuk investasi lalu kita biarkan mereka berulang-ulang melakukan kesalahan serupa dalam rentang waktu yang sangat pendek, ini berulang-ulang," katanya.
Adian menyebut, andaikata ini (peristiwa di PT SMGP Madina) misalnya tidak terjadi beruntun, mungkin lain soal.
Bagaimana kemudian jika peristiwa Sorik Marapi (PT SGMP) ini menjadi referensi orang untuk menolak. "Apakah itu kemudian mengundang investor? Tidak," terangnya.
"Investor bilang, jangan investasi geothermal bakal ditolak rakyat. Awalnya dari mana, ya dari sini. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana mengkonversi ini dalam kerugian negara. Mungkin penolakan bukan cuma dari Mandailing Natal, bisa dari tempat lain. Lalu untuk penolakan, kita fasilitasi lagi aparat untuk pengamanan, kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lain, berapa biaya yang dibutuhkan. Semua berawal dari mana citra buruk geothermal muncul dari mana, ya dari Sorik Marapi. Kita berharap ada niat baik mereka, ternyata kan tidak. Betul kita butuh investasi, tapi yang tidak membunuh rakyat," tukas aktivis 98 itu. []
