Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta agar calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkomitmen untuk menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI, seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.

Christina mengungkapkan, hal tersebut sudah ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Calon Panglima TNI yang dilaksanakan Komisi I DPR RI, pada Jumat kemarin, 2 Desember 2022.

"Kami berhasil meminta komitmen beliau (Yudo) untuk melanjutkan praktik yang baik dari Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana," kata Christina seperti mengutip keterangannya, Rabu, 7 Desember 2022.

Dalam penuntasan kasus pidana tersebut, lanjutnya, prinsip yang utama adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, dia juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hotspot, khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan.

"Kami yakin Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI yang baru mampu memberikan yang terbaik dan DPR mendukung pelaksanaan tugas Beliau ke depannya untuk terus bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini meyakini Laksamana Yudo Margono mampu mengemban amanat sebagai Panglima TNI dengan baik. Hal itu disampaikan karena melihat rekam jejak KSAL.

Ia berpandangan Laksamana Yudo merupakan sosok yang responsif dan komunikatif, terlihat dari rekam jejak dan pengalamannya yang bersangkutan saat menjabat KSAL.

Baca juga: Komisi I DPR RI Sepakat Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Baca juga: Jenderal Andika Tak Dampingi KSAL Jalani Uji Kelayakan Calon Panglima TNI di DPR RI

"Saya yakin Laksamana Yudo mampu memimpin organisasi TNI secara profesional serta mampu menjaga komitmen dan kemitraan yang baik termasuk dengan DPR RI," ucap Christina.[]