Jakarta - Komisi VI DPR RI mengaku memahami dan menerima penjelasan PT PLN (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di Indonesia. Dengan rincian, pada tahun 2022 PMN tunai anggarannya sebesar Rp 5 triliun, dan tahun 2023 senilai Rp 10 triliun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
"Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendukung PLN untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan atau penyediaan listrik di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T)," kata Martin seperti dikutip Rabu, 30 November 2022.
Selain itu, Komisi VI DPR RI dalam kesimpulannya juga meminta PLN agar segera menyusun road map transisi energi ke listrik. Hal itu guna mengatasi persoalan kelebihan bahan (over supply) yang belakangan terjadi.
"Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung dalam melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi dengan mendasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat," ujarnya.
Baca juga: PLN Klaim Konversi dari Elpiji ke Kompor Induksi Mampu Hemat APBN
Baca juga: DPR Minta BUMN-Pertamina-PLN Memperbaiki Basis Data Penerima Subsidi BBM dan Listrik
Di akhir, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada PLN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja tersebut.[]
