Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menanggapi penambahan anggaran pelayanan ibadah haji 1443 H/2022 M yang diajukan oleh Kementerian Agama.
Komisi VIII DPR RI juga menyayangkan penambahan anggaran yang dilakukan cukup mendadak. Pasalnya, berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH), rombongan pertama haji Indonesia akan berangkat pada 4 Juni 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto saat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
Padahal, kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut, keberangkatan tahun ini menjadi krusial.
Dalam kesempatan ini, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI telah menerima surat dari Menteri Agama nomor B-165/MA/KU.00/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 mengenai Usulan Tambahan Anggaran Operasional Haji Reguler Khusus 1443/2022 M tersebut.
"Persiapan ibadah haji itu menjadi faktor yang sangat penting. Padahal, sesuai dengan rencana perjalanan haji (RPH) pada tanggal 4 Juni 2022, akan dilakukan pemberangkatan awal gelombang satu dari Tanah Air menuju Madinah," kata Yandri.
Di sisi lain, dia menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga cukup berat karena membawa harapan besar bagi Tanah Air, di mana dua tahun sebelumnya, Indonesia tidak bisa memberangkatkan calon jamaah haji akibat pandemi Covid-19.
Sehingga, pengajuan penambahan anggaran yang mendadak ini perlu segera dicermati secara mendalam hingga akhirnya diputuskan.
"Intinya, perlu ada konsolidasi (penambahan anggaran) lagi, Pak Menteri (Agama). Perlu kami tegaskan, dari meja pimpinan maupun anggota kepada seluruh jamaah calon haji, tidak ada satupun dari Komisi VIII menghambat pemberangkatan calon jamaah haji ini. Situasi ini sulit tapi harus kita hadapi. Solusi pasti ada," ujarnya.
Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mengingatkan, ke depannya Kementerian Agama bersama dengan lembaga terkait harus mempersiapkan dengan matang dengan memperhitungkan dengan sebaik-baiknya termasuk anggaran penyelenggaraan ibadah haji.
Lebih lanjut, dia berharap jika terdapat segala perubahan bisa ditangani dengan tepat dan permasalahan yang seharusnya bisa dicegah tidak terulang terjadi.
Sebagai informasi, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan penambahan Anggaran Operasional Haji Reguler dan Khusus 1443 H/2022 M.
Rinciannya berupa Rp 1,463 triliun untuk biaya masyair jamaah haji reguler, Rp 9,167 miliar untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), dan Rp 25,733 miliar untuk biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya.
Kemudian, Rp 19,279 miliar untuk biaya selisih kurs kontrak penerbangan, dan Rp 9,321 miliar untuk operasional haji khusus. Pada tahun 2022 ini, lanjutnya, ada sebanyak 100.051 jamaah calon haji yang akan berangkat, yang terbagi menjadi jamaah haji reguler sebanyak 92.825 orang, jamaah haji khusus sebanyak 7.226 orang, dan petugas sebanyak 1.901 orang.[]
