Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin, Lurah Jatisari Mulyadi, dan Camat Jatisampurna Wahyudin sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).
Selain empat nama di atas, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lain, di antaranya Ali Amril (Direktur PT MAM Energindo), M Bunyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi), Suryadi (Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) dan PT Hanaveri Sentosa), Jumhana Luthfi (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi), Lai Bui Min alias Anen (swasta).
Firli menyebutkan, dari 14 pihak yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 5 Januari 2022, sejauh ini baru sembilan yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.
Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Pepen ditangkap pada Rabu, 5 Januari 2022. KPK menduga Pepen terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis, 6 Januari 2021. []
