Jakarta - Pakar keamanan siber Pratama Persadha mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) guna memperkuat keamanan siber Indonesia.
Pratama mengungkapkan, setidaknya ada tiga UU utama yang mengatur ruang siber di Indonesia, yaitu UU ITE, UU PDP, dan UU KKS.
"Dari ketiganya, praktis UU ITE yang sudah ada dari 2008 dan mengalami revisi 2016. Seharusnya DPR RI dan pemerintah harus mengejar UU PDP dan UU KKS untuk disahkan," kata Pratama dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2022.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia akan menyentuh angka 135 miliar dolar AS.
Menurut pandangan Pratama, angka ekonomi digital Indonesia bisa tercapai bahkan jauh lebih tinggi bukan tanpa prasyarat.
Syarat utamanya, kata dia, adalah infrastruktur internet dan keamanan siber di Tanah Air.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital ini akan menjadi eksponensial jika ruang siber di Tanah Air benar-benar aman, kejahatan siber bisa diatasi, penyalahgunaan data pribadi mendapatkan hukuman setimpal, dan layak.
"Dengan situasi ruang siber yang aman dan kondusif, maka ini adalah jaminan terbaik masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi digital, yang ujungnya akan terus menambah pemodal di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Tanah Air. Tak hanya itu, negara tak akan kecolongan dengan eksploitasi data dari berbagai raksasa teknologi," ujarnya.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) menggarisbawahi bahwa itu semua bisa diwujudkan, salah satunya, apabila instrumen UU sudah lengkap dan kuat.
Menurutnya, UU PDP dan UU KKS harus mendapatkan prioritas negara.
"UU PDP ini sangat ditunggu sehingga aturan main penggunaan data di Tanah Air lebih jelas, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat," tuturnya.
Dia menambahkan UU ITE perlu direvisi. Surat edaran Kapolri terkait teknis pelaksanaan beberapa pasal UU ITE ini seharusnya menjadi alasan kuat agar UU ITE direvisi lebih komprehensif.
Pasal 27 yang sering dijadikan alat saling lapor perkara sepele seperti saling ejek, bahkan digunakan untuk saling lapor karena perbedaan politik.
Situasi ini, katanya, jelas memperlebar segregasi di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
"Di Hari Kelahiran Pancasila ini, besar harapan saya agar UU PDP dan UU KKS segera bisa lahir di Tanah Air agar bisa membidangi berbagai kebijakan pertahanan, keamanan siber di Tanah Air, dan mengawal ekonomi digital Indonesia. Kalau wilayah siber kita tidak aman, lalu siapa yang mau berinvestasi, semua takut terjadi fraud karena tidak aman," ucap Pratama.
