Daerah Jum'at, 29 Juli 2022 | 12:07

Irmawan Prioritaskan Penanganan Abrasi Senilai Rp 70 Miliar di Abdya

Lihat Foto Irmawan Prioritaskan Penanganan Abrasi Senilai Rp 70 Miliar di Abdya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi V asal Aceh, H Irmawan (topi merah) saat meninjau Abrasi di Kecamatan Susoh. (Foto:Opsi/Syamsurizal)
Editor: Fernandho Pasaribu Reporter: , Syamsurizal

Aceh Barat Daya - Abrasi bibir pantai yang berdampak pada 40 Kepala Keluarga (KK) di dua desa yakni Desa Panjang Baru dan Desa Keudei Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi V asal Aceh, H Irmawan.

Bertahun-tahun sudah masyarakat menanti penanganan dari pemerintah, sebab kondisinya yang kian parah. Sejumlah rumah bahkan sudah roboh dan tidak bisa dihuni lagi. Namun, warga masih tetap kekeh menempatinya walau dalam ancaman.

H Irmawan yang didampingi Ketua Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya Zulkarnaini meninjau lokasi abrasi. 

Bertemu dengan sejumlah masyarakat, Irmawan mengaku prihatin dengan apa yang dilihatnya hari itu. Menurut dia, kondisinya sudah sangat layak untuk diperhatikan dan diprioritaskan.

"Saya pribadi sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Masyarakat hidup dalam ancaman setiap waktu. Ini menjadi prioritas dan siap kita perjuangkan," kata Irmawan menjawab sejumlah wartawan, Jumat, 29 Juli 2022 di lokasi Abrasi.

Menurutnya, ada dua opsi yang dapat diambil sebagai penanganan yakni relokasi dan pembuatan tanggul pemecah ombak. 

Namun, fokus untuk penanganan abrasi di lokasi ini lebih kepada tanggul pemecah ombak dengan panjang 1,8 kilo meter.

"Kalau relokasi itu tentu lumayan rumit dan masyarakat sukar untuk pindah. Maka kita ambil penanganannya dengan membuat tanggul pemecah ombak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kisarannya tergantung perencanaan, tapi prediksi kita di kisaran Rp 60 sampai Rp 70 Miliar," ujarnya.

Dia mengaku siap memperjuangkan hal itu. Namun ada teknis yang harus dilalui, oleh sebab itu dia meminta dinas terkait dalam hal ini PUPR untuk saling serius menjadikan ini prioritas sehingga dapat terealisasi secepatnya.

"Jadi tidak hanya kita, pemerintah juga harus menjadikan prioritas. Pemerintah harus memastikan kesiapan segala teknis yang dibutuhkan, semisal perencanaan, amdal dan lainnya," ujarnya.

Dia berkata, jika saling menjadikan ini prioritas dan saling mendukung maka proses penanggulangannya akan cepat, sehingga butuh koordinasi yang baik dari pihak dinas di pemerintah dan pihak Balai Sumber Daya Air.

"Kalau saya, saya suka memperjuangkan yang begini, walau saya tidak dapat apa-apa, yang penting saya dapat pahala. Saya pastikan ini akan terwujud. Ini jadi prioritas saya, maka ayo kita saling merespons, juga dari bawah,"  ucap Irmawan.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya