Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kian santer diperbincangkan usai Partai Amanat Nasional (PAN) masuk menjadi koalisi pemerintah Presiden Joko Wdodo (Jokowi), ditambah menyoal pergantian Panglima TNI.
Meneruskan catatan Katadata, sebuah sumber menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bakal merombak beberapa pos menteri, di antaranya mencuat isu pertukaran posisi "tukar guling" Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Mendagri yang sangat strategis untuk Pemilu 2024, dikabarkan akan diambilalih oleh kader PDI Perjuangan (PDIP). Partai Moncong Banteng Putih ditengarai kembali membidik suara tertinggi dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Untuk diketahui, posisi Mendagri sangat strategis di masa Pemilu, seperti memiliki kewenangan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah. Mendagri juga punya pengaruh besar terhadap tim seleksi penyelenggara pemilu di daerah.
"Mendagri akan dirotasi, posisinya akan diisi orang PDIP," kata sumber tersebut dikutip Opsi, Rabu, 17 November 2021.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin tidak memungkiri bisa saja Tjahjo Kumolo dan Tito Karnavian tukar guling.
“PDIP tentu ingin berkuasa tiga kali berturut-turut,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Opsi, hari ini.
Menurut Ujang, apabila Presiden Jokowi menghendaki reshuffle atau perombakan kabinet, maka harus dilakukan secepat mungkin.
Sebab, semakin lama ada proses penundaan, imbasnya para menteri akan menunggu dengan harap-harap cemas. Terlebih bagi menteri-menteri dari unsur profesional alias bukan berlatar belakang partai.
“Mereka (menteri profesional) kemungkinan akan dikorbankan kalau ada reshuffle," kata dia.
Sementara Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi berujar, apabila reshuffle hanya untuk melayani kepentingan PDIP dan mengambil alih Plt kepala daerah di 2022 dan 2023, maka hal tersebut dianggap bukan untuk kepentingan bangsa dan sistem tata kelola negara yang sehat.
"Kenapa? Karena hanya layani kepentingan PDIP dan kepentingan politik tertentu saja. Dan ini mengherankan. Dan perlihatkan Jokowi hanya sebagai petugas partai yang layani PDIP," ujar Muslim.
Dia melanjutkan, jika reshuffle dilakukan hanya untuk tukar guling Tjahjo Kumolo menjadi Mendagri dan Tito Karnavian menjadi Menpan RB, maka artinya Presiden Jokowi hanya mau mengurus kepentingan politik dan kekuasaan PDIP saja.
"Reshuffle demikian dapat dikatakan tidak sehat. Reshuffle itu semestinya untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," ucap Muslim.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menjawab soal desas-desus reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Dia menekankan, yang bakal dilakukan pekan ini adalah melantik Panglima TNI, bukan me-reshuffle menteri.
Rencananya, Presiden Jokowi akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 16 November 2021.
"Belum (reshuffle), besok pelantikan Panglima saja," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa, 16 November 2021.
"Pelantikan Panglima insyaallah besok, hari Rabu," kata Jokowi menambahkan. []
