Jakarta - Pakar Komunikasi Politik Antonius Benny Susetyo mengatakan menjelang pesta demokrasi, sudah sepatutnya peranan partai politik untuk menjaga dan mencapai kemajuan bangsa.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin, 5 Juni 2023, ia menegaskan agar partai-partai politik fokus dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.
"Maka partai-partai politik hendaknya berpikir tentang masa depan. Bahwa kekuasaan tidak hanya sekedar saya mendapat apa dan memperoleh apa, tetapi kekuasaan adalah sarana alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai keadilan, dan sarana agar kesejahteraan itu tercipta," kata Benny.
Budayawan ini mengatakan, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat, diperlukan pemimpin bermoral, yang mampu menggerakkan masyarakat agar mampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Maka tugas pemimpin yang memiliki moral adalah pemimpin yang bisa membedakan mana yang publik, mana yang privat. Tugas dari pemimpin adalah mengupayakan cita-cita kemerdekaan. Bahwa bangsa ini merdeka agar masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur, agar masyarakat cerdas, agar masyarakat Indonesia mampu bersaing di tingkat Global untuk membangun perdamaian dunia," ujarnya.
Pesan kepemimpinan bermoral telah disepakati dan dicetuskan oleh ketua PPNU dan ketua Muhammadiyah yang menyepakati untuk menguatkan visi kebangsaan serta pentingnya kepemimpinan moral dalam kontestasi pemilu 2024, pada pertemuan keduanya di Jakarta, Kamis pagi, 25 Mei 2023.
Momentum pertemuan Ormas tersebut sejalan dengan pernyataan Benny tentang pemimpin bermoral, yaitu pemimpin yang mau memahami denyut nadi rakyatnya, pemimpin yang membahagiakan kembali kedaulatan rakyat.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa pemimpin harus memperhatikan rakyatnya yang saat ini masih menghadapi persoalan.
Menghadapi persoalan politik saat ini, ia berpendapat bahwa publik sedang waswas karena dari ketiga calon presiden yang muncul di tengah-tengah publik, berdasarkan hasil semua survei tidak atau belum ada yang unggul.
Kata Benny, ada kecenderungan saling menyalip satu dengan yang lain. Keunggulan yang tipis itu membuat akhirnya beberapa analis politik mengatakan pentingnya wakil presiden dalam posisi untuk menambah suara dari masing-masing calon presiden.
"Maka koalisi yang permanen begitu sulit saat ini, karena masing-masing partai politik menginginkan bagaimana mereka masuk ke dalam posisi Wapres itu," pungkasnya.
Pertanyaan yang mendasar, lanjutnya, adalah mengapa seakan-akan partai-partai itu saling menyandera. Ia menduga ada kepentingan dibalik itu semua. Padahal tantangan terbesar saat ini adalah menghadapi konsolidasi demokrasi.
"Konsolidasi demokrasi membutuhkan kesadaran bersama akan common sense bahwa elit politik harus bersatu padu. Agar capaian Presiden Jokowi selama dua periode bisa dioptimalisasikan, karena bonus demografi bonus di mana kita mendapatkan energi baru, orang-orang muda yang kreatif dan inovatif ini. Kalau kita gagal membangun konsolidasi demokrasi, maka kita menjadi bangsa yang akan terpuruk yang tidak mampu menjadi negara maju," tuturnya.
Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam 15 sampai 20 tahun ke depan jika konsolidasi demokrasi berhasil, politik stabil dan Indonesia mendapatkan pemimpin yang bisa meneruskan apa yang dibuat oleh Presiden sebelumnya, maka negara ini akan menjadi negara maju dan akan mampu membangun suatu konsolidasi demokrasi sebagai negara demokrasi yang terbesar dan inilah dinantikan oleh publik.
Selanjutnya, ia mengajak partai politik beserta elite-nya agar memiliki moral keutamaan publik dan tidak saling menyandera partai lain, akan tetapi senantiasa membuat visi misi dan program yang dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
"Maka dalam mengolah partai politik hendaknya elite politik bukan menyandera partai politik, tetapi partai politik harus memiliki moral publik. Tugas dari para politik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mengupayakan program-program sehingga masyarakatnya sejahtera dan adil, serta mendorong konsolidasi demokrasi sehingga Indonesia mampu menjadi negara maju," ucap Benny.[]
