Aceh Barat Daya - Kebijakan Pemerintah Aceh yang akan menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di April 2022 mendatang mulai menuai kritik dan keluhan. Utamanya mereka yang keberatan adalah warga miskin.

"Kalau-kalau sakit di waktu tidak ada uang, kami harus bagaimana? Apalagi ibu yang melahirkan tidak normal, ini tentu butuh biaya besar," kata Utami, penerima JKA di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kepada Opsi, Rabu, 16 Maret 2022.

Menurutnya, penghentian program JKA tentu berdampak pada masyarakat miskin saat berobat ke rumah sakit. Jika JKA tidak lagi berlaku, kata dia, maka warga miskin harus jebol celengan atau menguras simpanan ketika hendak berobat ke RS.

Baca juga: 21 Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Apa Saja?

"Kami warga miskin simpan uang dari mulai recehan, bisa seribu. Kalau tiba-tiba sakit ini terpaksa dibongkar atau menguras tabungan," ucapnya.

Dia menilai, selama ini program subsidi jaminan kesehatan itu sangat terasa manfaatnya. Jika ini dihapus, maka akan sangat memberatkan warga miskin untuk membayar fasilitas kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas.

"Apalagi ada orang yang harus dioperasi. Ini seperti meminta warga miskin dilarang sakit," katanya.

Baca juga: Mulai 1 Maret 2022, Jual Beli Tanah Harus Ada Fotokopi BPJS Kesehatan

Lebih lanjut ia menyebut program seperti itu semestinya harus terus berjalan karena masyarakat sangat terbantu. Kalaupun pemerintah harus mengambil langkah penghentian JKA, maka harus ada racikan program lain yang serupa manfaatnya.

"Kenapa program yang begitu diganggu? Kalaupun harus, ganti lain yang sama manfaatnya. Harapan kita sih begitu," ucapnya. []