Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terus memperbaiki praktik birokrasi mereka yang kerap menimbulkan keluhan dari kalangan investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi.
Hal itu disampaikan Jokowi di sela-sela sambutannya saat meresmikan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besutan Kalla Group di Sulawesi, yakni PLTA Poso Energy berkapasitas 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
"Yang ingin saya tekankan pagi hari ini agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan, jangan sampai ada keluhan lagi," kata Jokowi dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Februari 2022.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Palu
Sebelum Jokowi menyampaikan sambutan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat mengeluhkan pengalamannya menghadapi birokrasi berlarut-larut di PLN dalam proses pembangunan dua PLTA yang diresmikan kali ini.
JK turut menyarankan penyederhanaan proses birokrasi di PLN untuk investasi pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target-target pengurangan emisi.
JK juga menjabarkan total kapasitas 605 MW di kedua PLTA yang diresmikan hari ini menghabiskan nilai investasi total sebanyak Rp 17 triliun.
"Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun. Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup," kata JK.
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi mengajak segenap pemangku kepentingan untuk sama-sama berpikir beban yang dihadapi investor ketika berinvestasi sektor energi.
Baca juga: Jokowi: Vaksin Dapat Melindungi Kita dari Covid-19 Varian Omicron
Sebab, menurut dia, persoalan birokrasi hanya sebagian dari hal-hal yang harus diatasi investor sektor energi, sebelum kemudian juga berhadapan dengan masalah mendapatkan pendanaan proyek.
"Seperti disampaikan Pak JK tadi negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi lebih dari lima tahun itu bisa kecapekan dan belum kerja di lapangan," kata dia.
"Untungnya Pak JK dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung, itu baru izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," ujar Jokowi menambahkan. []
