Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana atau Meli mengatakan DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah bertahun-tahun mensosialisasikan slogan Cek Klik (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa) kepada masyarakat.

Hal itu membuat masyarakat mengerti akan keamanan dalam memilih suatu produk. Hal ini terkait perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19.

"Setelah memahami itu, dan melekat di masyarakat, Kepala BPOM mengatakan saat ini ada Vaksin Covid-19 yang masa expired (kedaluwarsa) boleh diperpanjang. Masyarakat saat ini sudah cerdas, yang sudah mengerti istilah expired akan lebih teliti, makanya Komisi IX bertanya terus. Bukan karena ada keinginan menyalahkan, tetapi kami menuntut kebenaran (terkait perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin)," kata Meli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.

Menurutnya, pemberian vaksin kepada masyarakat adalah langkah pemerintah untuk memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat, untuk itu memastikan mutu vaksin adalah tanggung jawab bersama.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama yang sedang menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi. Prinsip menjaga masyarakat adalah yang utama harus kita lakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menjawab alasan pihaknya memberikan kelonggaran terhadap batas kedaluwarsa vaksin Covid-19. 

Menurut Penny, istilah `kedaluwarsa` dalam vaksin tidak sama dengan kedaluwarsa dalam makanan atau produk yang lain.

"Soal data self life yang kemudian menjadi tanggal kedaluwarsa, ini mungkin membingungkan bagi masyarakat awam. Jadi awalnya yang harus tidak digunakan dalam komunikasi publik itu adalah tanggal kedaluwarsa karena pemahaman di kita semua adalah itu sudah menunjukkan kualitas yang menurun. Tapi, dikaitkan vaksin Covid-19 yang diperpanjang expiration date-nya itu adalah vaksin yang masih berkembang," ucap Penny. []