Daerah Rabu, 31 Agustus 2022 | 08:08

Larangan Berjualan di Arteri Mamuju Dinilai Merugikan PKL

Lihat Foto Larangan Berjualan di Arteri Mamuju Dinilai Merugikan PKL Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilarang berdagang di jalan Arteri, Mamuju, Sulbar. (Foto: Opsi/ist)
Editor: Rio Anthony Reporter: , Eka Musriang

Mamuju - Larangan beroperasi disepanjang jalan Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), dinilai merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Hal tersebut disampaikan Ketua Cabang Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Mamuju, Akbar, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 31 Agustus 2022.

Akbar menilai, pelarangan tersebut tidak melihat secara objektif dari asas manfaat.

"Kami mendapati laporan dari PKL, jika ada pelarangan yang dilakukan Satpol PP Sulbar," kata Akbar.

Namun, kata dia, setelah menelusuri laporan tersebut, pihaknya mendapat informasi, jika pelarangan tersebut merupakan perintah dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulbar.

"Kami sudah melakukan upaya komunikasi dengan pihak balai, namun tidak menuai hasil lantaran Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulbar enggan menemui kami," katanya.

"Ketua balai hanya saja mengutus bawahannya dan menjelaskan, pihak balai tidak pernah memerintahkan Satpol PP," sambungnya.

Akbar pun menyayangkan pelarangan tersebut lantaran hal tersebut akan mematikan sumber pendapatan para PKL.

Seharusnya kata dia, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas sebab ada masyarakat yang inovatif untuk melakukan perbaikan ekonomi tanpa mengharapkan bantuan pemerintah," kata Akbar.

Selain itu, kata dia, aktivitas pedagang di jalan Arteri tersebut dapat mengantisipasi kemungkinan perbuatan hal-hal negatif.

"Sebelum ada penjual di sepanjang Arteri, jalan tersebut masih sepi dan sunyi. Yang berserakan hanya sampah botol minuman keras dan kemasan alat bermabuk-mabukan yang berserakan serta di penuhi sepasangan insan yang berpacaran," katanya.

Akbar berharap, pelarangan tersebut tidak lagi dilakukan pihak Satpol PP Sulbar. Jikalau memang ada misi terselubung untuk menertibkan PKL lantaran pelaksanaan Festival Sandeq, tolong sampaikan secara baik-baik.

"Seharusnya kalau dugaan kami benar bahwa penertiban dilakukan karna adanya Festival Sandeq, seharusnya Pemprov lebih memberikan ruang pelaku UMKM, sebab nantinya akan banyak pengunjung yang hadir dan disitulah perputaran ekonomi besar," kata Akbar. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya