News Rabu, 15 Januari 2025 | 16:01

Luhut Ajak 300 Anak Muda Bangun Sistem Pajak Modern Cari Pengemplang Pajak

Lihat Foto Luhut Ajak 300 Anak Muda Bangun Sistem Pajak Modern Cari Pengemplang Pajak Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Tangkapan Layar)

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak 300 anak muda untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dengan membangun sistem perpajakan modern. 

Ajakan ini disampaikan Luhut dalam acara IDN yang berlangsung pada Rabu, 15 Januari 2025.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem data terintegrasi yang disebut GovTech

Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah, memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam melacak pengemplang pajak.

“Saya sudah ketemu mereka, saya tanya, ‘eh kalian bisa nggak membuat ini semua?’ Saya cerita lah. Terus saya bilang ke mereka lagi, ‘eh sekarang ini kan kita mencari siapa yang nggak bayar pajak ini,’” ungkap Luhut.

Luhut menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam mencari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Menurutnya, tidak semua wajib pajak akan langsung dipungut pajaknya.

“Kita mesti lihat baik-baik, mesti kepala dingin melihat ini, jangan nanti menimbulkan masalah pula. Bisa nggak kita nyari dulu, kita masuk dulu semua ke dalam, jangan terus semua langsung dipajakin,” jelasnya.

Salah satu elemen penting dari GovTech adalah Coretax, sistem perpajakan yang sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

Luhut menyebut, World Bank memperkirakan penerapan sistem ini bisa meningkatkan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun, atau setara dengan 6,4 persen dari GDP.

“World Bank bilang, kalau kalian bisa kolek pajak ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4 persen dari GDP kalian. Itu equivalent kepada kira-kira Rp1.500 triliun,” pungkas Luhut.

Luhut berharap keterlibatan generasi muda dalam membangun sistem ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat sistem perpajakan Indonesia secara keseluruhan. 

Dengan integrasi data yang lebih baik, pengelolaan pajak diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya