Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp 1.000,7 triliun tidak menghasilkan apa-apa.

Bahkan, di era Gubernur Papua Lukas Enembe, dana otsus yang digelontorkan mencapai Rp 500 triliun, namun tetap belum memberikan dampak kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Mahfud MD pada September 2022 lalu, sebelum Lukas Enembe ditangkap KPK.

Ada pun Lukas Enembe ditangkap KPK pada Selasa 10 Januari kemarin.

"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-Undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022 silam.

Mahfud Md menyebut kebanyakan infrastruktur di Papua merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia menyayangkan dana otsus sebesar itu di zaman kepemimpinan Lukas Enembe tidak jelas peruntukannya.

"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi," jelas Mahfud.

Mahfud mengakui, tidak semua dana Otsus dikorupsi. Namun, melihat kondisi pembangunan dan masyarakat di sana, ia yakin banyak dana otsus yang dikorupsi.

"Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun," tambahnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat Papua dan Indonesia berhak untuk marah.

Pasalnya, triliunan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak menghasilkan apa-apa.

Apalagi sangat banyak transaksi per kepala penduduk yang dikeluarkan untuk pembangunan Papua.

"Untuk Papua mendapat Rp 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp 10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan yang kaya raya dan sumbangannya besar cuma Rp 4,9 juta per kepala penduduk," ungkapnya.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prabowo mendukung statemen Mahfud Md.

Ia mengatakan dukungan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sudah cukup besar.

"Prof Mahfud MD benar, dukungan fiskal untuk Papua dan Papua Barat cukup besar," tulis Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow.

"Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 702,30 triliun, dan belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun. Total Rp 1.092 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," lanjutnya.

Yustinus juga membeberkan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Papua dan Papua Barat lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

"Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta/penduduk dan Rp. 10,2 juta/penduduk. Lebih besar dari Kaltim (Rp 4,9 juta), Aceh (Rp 6,4 juta), dan NTT (Rp 4,2 juta)," lanjutnya. []