Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyesalkan lambatnya penanganan tumpahan aspal di laut Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara akibat kapal kandas pada pertengahan Februari 2023 lalu.

Martin berpandangan, tumpahan aspal atau bitumen seberat 1.900 ton tersebut telah menjadi limbah yang sangat serius di lautan Nias Utara.

Sehingga, kata dia, sudah sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ikut ambil alih dalam menangani persoalan tersebut.

"Kejadian ini sudah satu bulan lebih. Saya pantau terus namun hingga saat ini belum ada penanganan yang serius. Hanya sebatas mengecek namun tidak ada tindakan," kata Martin seperti meneruskan keterangannya, Selasa, 21 Maret 2023.

Ketua DPP Partai NasDem ini mengatakan, pertanggungjawaban atau ganti rugi dari pemilik kapal memang hal yang perlu ditegakkan. Namun, penanganan untuk meminimalisir kerusakan biota laut yang ada di sana, merupakan hal paling serius dan harus segera dilakukan.

"Penegakkan hukum itu perlu. Tapi penyelamatan biota laut kita itu juga sangat penting dan harus diutamakan. Ada ribuan nelayan kita bergantung hidup dari laut yang ada di sana," tegasnya.

Secara pribadi, Martin juga mengatakan akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera ambil tindakan untuk mencegah dampak kerusakan ekosistem yang lebih besar.

"Menurut saya, Kementerian LHK harus serius menangani ini agar tidak berlarut-larut," tuturnya.

Diketahui, sebuah tanker pengangkut bahan mentah aspal atau bitumen seberat 1.900 ton karam pada Sabtu, 11 Februari 2023 lalu, dan mencemari perairan Nias Utara, Sumatra Utara.

Tumpahan bitumen itu kini semakin meluas hingga radius 70 kilometer dan telah mencapai ke kawasan konservasi di perairan Toyolawa-Lahewa.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan tumpahan bitumen itu turut mengancam lokasi yang kerap dijadikan penyu sebagai pendaratan di kawasan Pantai Tugala Oyo hingga Faekhuna’a di Kecamatan Afulu.[]