Jakarta - Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) sentil politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang menuding Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus di dalam Istana Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Deklarator Nasional KOBAR, Sahat Martin Philip Sinurat menyebut adanya upaya dari Masinton untuk membenturkan Presiden Jokowi dengan jajaran kabinetnya, salah satunya dengan Menko Luhut Pandjaitan.
"Sepertinya ada upaya dari Masinton untuk membenturkan Pak Jokowi dengan Luhut Pandjaitan. Padahal kita tahu selama ini Luhut salah satu menteri yang dipercayai penuh oleh Jokowi," kata Sahat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 April 2022.
Meski tak tahu latar belakang tuduhan tersebut, Sahat menyarankan agar anggota Komisi III DPR RI tersebut mengecek lagi dengan teliti, siapa sebenarnya yang mengusulkan aspirasi Presiden tiga periode.
"Bang Masinton ini sepertinya tidak mengecek dengan teliti siapa sebenarnya yang mengusulkan wacana Presiden tiga periode. Dimulai tahun lalu oleh teman-teman komunitas Jokpro, kemudian ada KOBAR, Bara JP, dan beberapa organ relawan dan kelompok lainnya,” ujarnya.
“Silakan ditanyakan kepada kelompok-kelompok tadi, misalnya ke KOBAR, undang dialog, atau debat, ini malah membuat pernyataan yang menuduh secara membabi buta dan tak sesuai fakta," ujarnya.
Selain Masinton, dia juga menyebut ada beberapa elite politik yang terkesan reaktif dengan adanya wacana tiga periode tersebut.
"Kami juga melihat beberapa elite politik lain, kesannya mereka jadi reaktif. Padahal ini kan aspirasi dari rakyat yang masih wajar. Namanya kita di negara demokrasi. Aspirasi ini direspons saja oleh MPR apakah kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Yang kami lihat ini kok malah tidak lagi membahas substansinya, justru membuat tudingan dan memperkeruh suasana," tuturnya.
Sahat berpandangan, ada pihak-pihak yang terganggu dengan adanya wacana Presiden tiga periode ini.
“Saya menduga, ada pihak-pihak yang terganggu jika Pak Jokowi lanjut satu periode lagi. Selama ini banyak kebijakan Pak Jokowi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional, namun mengganggu kepentingan kelompok tertentu, bahkan juga kepentingan dari luar Indonesia. Mereka-mereka ini yang ingin pemerintahan Jokowi bisa segera berganti,” jelasnya.
Ada juga pihak-pihak, lanjut Sahat, yang selama ini sudah menyiapkan dan mengampanyekan calon Presiden lainnya untuk diusung di tahun 2024.
“Mereka sudah bergerak selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengampanyekan calon Presiden mereka masing-masing. Sehingga jika Pak Jokowi bisa maju lagi, sia-sia kampanye mereka selama ini. Karena itu mereka bereaksi keras,” kata Sahat.
"Tindakan mereka-mereka ini yang justru membuat kegaduhan. Ketika aspirasi yang merupakan hal biasa dalam ruang demokrasi kita, tapi direspons secara berlebihan. Ini yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," katanya.
Presidium KOBAR, Muhammad Syarif Hidayatullah menyampaikan, KOBAR bertanggungjawab penuh atas wacana tiga periode dan siap berdialog dengan pihak mana pun termasuk Masinton terkait alasan mendorong Presiden tiga periode ini.
“Ruang untuk dilakukannya amandemen UUD 1945 kan diatur dalam Konstitusi. Jadi tidak ada yang salah dengan aspirasi ini. Kok jadi Masinton ataupun elite-elite politik lainnya yang sewot? Sebagai wakil rakyat, seharusnya Masinton dan anggota dewan lainnya merespons sesuai tugas mereka, mereka kan dipilih rakyat. Bukan malah ribut-ribut di media,” lanjutnya.
Menurut Syarif, apa yang dikatakan beberapa Menteri seperti Pak Luhut, Pak Mahfud, ataupun Pak Tito, adalah untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait bagaimana merespons kebebasan berpendapat di era demokrasi ini.
“Para Menteri ini menjelaskan apa yang juga dikatakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi taat konstitusi, namun aspirasi rakyat jangan dibungkam atau dilarang. Itulah kedewasaan kita dalam bernegara dan berdemokrasi. Jadi tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Respons dari para elite politik seperti Masinton saja yang berlebihan dan justru membuat gaduh suasana,” ungkapnya.
"Terkait aspirasi ini kan ranahnya MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD, bukan ranah eksekutif. Seharusnya Masinton dan anggota dewan lainnya yang melakukan peran mereka. Jadi kami meminta para elite politik menyudahi kegaduhan ini dan fokus melakukan tugas sebagai wakil rakyat," pungkasnya.
