Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh elite politik agar menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, hasil survei LSI menunjukkan mayoritas warga tidak menghendaki hal tersebut.
Hasto berpendapat, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, melainkan kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
"Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi," kata Hasto pada acara peluncuran hasil survei LSI, seperti mengutip ANTARA di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022.
Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden itu menunjukkan mayoritas mereka yang diwawancara menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Terkait hasil survei itu, Hasto menyampaikan PDIP punya sikap yang sama dengan para responden.
"PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting. Ia menjelaskan konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian jadi hukum-hukum dasar bernegara.
"Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks," tuturnya.
Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.
Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi. Menurutnya, legitimasi merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.
"Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting," kata dia.
Oleh karena itu, Hasto berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana tunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang ditunjukkan salah satunya oleh hasil survei LSI.[]
